Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pendiri Hadiekuntono’s Institute (Research-Intelligent-Spiritual) Suhendra Hadikuntono mendambakan kabinet pemerintahan mendatang power full alias kuat. Karena itu, dia menyarankan ke Jokowi, selaku presiden terpilih Pemilu 2019, yang akan menyusun Kabinet Kerja II, harus mengutamakan faktor kinerja atau profesionalitas ketimbang pertimbangan politik.
“Pertama, utamakan faktor kinerja. Bukan politik. Dengan begitu, kabinet akan kuat atau power full,” ujarnya, di Jakarta, Minggu (9/6).
Suhendra melihat, posisi Jokowi saat ini nothing to lose. Sebab, sejak terpilih pada Pilpres 2019, tak mungkin ia mencalonkan diri kembali pada Pilpres 2024. Sesuai konstitusi, seseorang hanya bisa menjabat sebagai presiden paling lama dua periode.
Baca juga : Bos Apindo: Jam Kerja Buruh Tak Perlu Diatur
“Jadi, Pak Jokowi bebas mau memilih siapa pun sebagai pembantunya,” jelas Ketua Umum Putra-putri Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Pujakessuma) Nusantara ini.
Kedua, kata Suhendra, menteri dan unsur politik sering bermasalah. Buktinya, tiga menteri dari parpol pada Kabinet Kerja saat ini, terbelit dugaan korupsi. Alhasil, mereka lebih sibuk melakukan bantahan dan pembelaan daripada mengurus kementeriannya.
“Menteri dari parpol kebanyakan jadi ‘ATM’ parpolnya. Sehingga tak mengherankan bila terbelit dugaan korupsi,” ujarnya.
Baca juga : Kuartal I, Kinerja Telkom Moncer
Dia juga menyarankan, bila Presiden Jokowi mau melakukan reshuffle kabinet, menteri-menteri yang bermasalah tersebut harus diganti. Juga menteri-menteri yang jadi “benalu” atau yang sering terlibat polemik di internal kabinet.
Suhendra kemudian menyarankan pembentukan Badan Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah. Dengan begitu, dapat menghilang ketidaksinkronan kebijakan antar-menteri atau antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Selanjutnya, kata Suhendra, yang tak bisa ditawar-tawar adalah calon-calon menteri haruslah sosok yang bersih dan berintegritas. “Tak mungkin berani menjadi eksekutor kalau yang bersangkutan tidak bersih,” tukasnya.
Baca juga : Sirkus Politik Internasional
Selain itu, setiap posisi harus diisi oleh sosok yang tepat dan sesuai kemampuan. "Prinsipnya, menteri haruslah sosok yang the right man/woman on the right place," tambahnya.
Terakhir, Suhendra menyarankan penggabungan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri menjadi Kemendaglu. Tujuannya, agar lebih efektif dan efisien.
"Hal ini juga dirasa perlu mengingat fungsi duta besar masih dianggap sebagai tempat penampungan pensiunan ASN maupun politikus, sehingga terbentuk pameo seremoni (datang, dansa, mabuk, pulang). Seharusnya duta besar menjadi mata dan telinga negara yang mampu merebut peluang. Kursi dubes harus diisi kalangan profesional, bukan pensiunan maupun petualang politik," tandasnya. [USU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
