Sabda Pranawa Djati: Politik Upah Murah Turunkan Daya Beli

RM.id  Rakyat Merdeka - Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia menilai, kemiskinan masih jadi masalah utama di Indonesia, akibat daya beli masyarakat yang rendah.

"Di sektor ketenagakerjaan, kebijakan politik upah murah, itu tidak berkeadilan dan tidak mensejahterakan," ujar Sekretaris Jenderal ASPEK Indonesia, Sabda Pranawa Djati, Kamis (7/3/2024). 

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) membeberkan, inflasi bahan pangan bergejolak atau volatile food per Februari 2024, telah melampaui rata-rata tingkat kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN/PNS) dan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR).

Kepala Departemen Regional BI Arief Hartawan mengingatkan, Pemerintah harus mengendalikan tingkat inflasi itu. Jangan sampai pendapatan masyarakat terus tergerus inflasi bahan pangan yang kini sudah jauh di atas tingkat kenaikan gaji.

Baca juga : Pin Emas Anggota DPRD DKI Diprotes

"Jangan sampai kenaikan harga pangan ini, menggerogoti kenaikan penghasilan mereka, itu yang pertama," kata Arief dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa & Idul Fitri 2024 di Grand Ballroom Hotel Indonesia Kempinski, Senin (4/3/2024), dikutip dari detik.com.

Per Februari 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat inflasi volatile food sudah mencapai 8,47 persen secara tahunan, atau year on year (yoy). Realisasi itu naik dari posisi Februari 2023 yang sebesar 7,62 persen. 

Sedangkan berdasarkan perhitungan BI, rata-rata kenaikan gaji ASN 2019-2024 hanya sebesar 6,5 persen. Dengan catatan, untuk periode 2020-2023, tak ada kenaikan gaji. Sedangkan kenaikan UMR, rata-rata 4,9 persen pada 2020-2024.

"Ini mengenai pangan kenapa perlu dijaga, karena memang secara historis berdasarkan data kami, dari tahun 2020 sampai 2023, kenaikannya sekitar 5,2 persen," ucap Arief.

Baca juga : BTN Bakal Gaspol Biayai KPR Dan UMKM

BI menilai, inflasi bahan pangan bergejolak, harus dikembalikan ke kisaran 5 persen. Pasalnya, kelompok makanan, memiliki bobot relatif besar pada komposisi pengeluaran masyarakat, yaitu mencapai 33,7 persen,.

Kestabilan harga pangan juga dianggap sebagai kunci stabilitas sosial dan keamanan nasional. Apalagi, target inflasi umum pada 2024, telah ditargetkan turun menjadi 2,5+-1 persen, dari tahun lalu di kisaran 3+-1 persen.

"Inflasi volatile food masih cenderung meningkat, terutama disumbang oleh kenaikan harga beras, aneka cabai, telur ayam dan daging ayam ras. Hal-hal ini perlu kita jaga dari waktu ke waktu," ucap Arief.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan, harus ada langkah cepat Pemerintah. Yakni, dengan melaksanakan operasi pasar murah, sehingga ikut meringankan beban kelompok yang paling terdampak inflasi pangan ini. 

Baca juga : Menkeu: APBN Tak Sehat, Kondisi Utang Tertekan…

Untuk membahas hal ini lebih lanjut, berikut wawancara dengan Sabda Pranawa Djati.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.