Pangkas Backlog, BTN Bidik Pekerja Informal

 Sebelumnya 
“Ini (penyaluran kredit) ke masyarakat informal, jadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi backlog pe­rumahan,” yakinnya.

Ia melihat, ketika pandemi Covid-19 melanda, demand atas kebutuhan rumah dari sektor formal menurun. Namun, ada peningkatan demand di sektor informal akan hunian.

“Artinya, peluang pasarnya (informal) memang ada dan banyak. Tapi, ya itu tadi, belum ada yang berani kecuali BTN. Padahal, marketnya besar,” tandasnya.

Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda juga melihat, dengan kemampuan finansial BTN saat ini, mampu menggenjot penyaluran KPR-nya.

Baca juga : Gandeng Gramedia, BTN Tawarkan KPR Terjangkau

Sekadar informasi, BTN suk­ses meraup dana dari hasil right issue baru-baru ini sebesar Rp 4,13 triliun.

“Saat ini likuiditas BTN cukup baik, sehingga menjadi momen untuk mereka dapat menyerap pasar seluas-luasnya,” tutur Ali kepada Rakyat Merdeka, Senin (6/2).

Karena itu, menurutnya, dengan dompet yang tebal serta nyali yang besar, BTN bisa menjadi motor untuk menyelesaikan masalah backlog dari sisi pembiayaan.

Sebelumnya, Direktur Con­sumer BTN Hirwandi Gafar mengakui, pihaknya telah mengusulkan masa tenor subsidi selama 10 tahun dan bunga 5 persen, serta tenor cicilan KPR selama 20 tahun.

Baca juga : Manfaatkan Teknologi, OJK Dorong Penguatan Peran Audit Internal

“Untuk tahun berikutnya diberlakukan penyesuaian ske­ma mengikuti perbaikan eko­nomi debitur KPR Subsidi,” kata Hirwandi dalam keterangan resminya, Minggu (5/2).

Untuk diketahui, program yang diluncurkan pada 2010 itu telah menjadi harapan Pemerintah untuk mengatasi backlog.

Sekaligus menjadi andalan BTN untuk menyalurkan pem­biayaan kepada MBR. Pasalnya, pada program ini masyarakat meraih beragam keringanan dalam mencicil KPR. Hal yang tidak mungkin bisa didapat dari debitur KPR program lainnya.

Tidak cukup hanya di situ, BTN juga memiliki skema rent to own untuk pekerja informal. Bukan rahasia lagi, masyarakat yang bekerja di sektor informal kerap mendapat penolakan saat ingin mengakses KPR lewat per­bankan. Maklum, pekerja infor­mal seperti pedagang pasar dan driver ojek biasanya unbankable.

Baca juga : KSP Dorong Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal

“Lewat skema rent to own, mereka akan menjalani masa sewa selama 6 bulan, sebelum akhirnya mendapatkan fasilitas KPR,” tutup Hirwandi. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.