Pabrik Amonium Nitrat Senilai Rp 1,2 T Beroperasi, Erick: Kita Bisa Tekan Impor

RM.id  Rakyat Merdeka - Mengawali tahun 2024, PT DAHANA bersama PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menegaskan dukungannya terhadap transformasi hijau di industri pupuk dan petrokimia. Melalui pengoperasian pabrik amonium nitrat BUMN pertama di Indonesia, dengan nilai investasi Rp 1,2 triliun.

Pabrik yang dikelola oleh perusahaan patungan kedua BUMN, PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN), berdiri di kawasan Kaltim Industrial Estate (KIE), Bontang, Kalimantan Timur.

Ini merupakan proyek bersama dari anak perusahaan PT DAHANA, PT Dahana Investama Corp (PT DIC), dengan PT Pupuk Kaltim berkolaborasi dengan Wika-Sedin.

Pembangunan pabrik amonium nitrat ini telah dilaksanakan oleh PT KAN sejak tahun 2020, dan diresmikan Presiden Jokowi pada hari ini, Kamis (29/2/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menegaskan, dunia saat ini sedang mengalami krisis pangan. Semua negara sangat berhati-hati dengan pangan.

"Dulu, kalau kita impor yang namanya beras, gandum, begitu sangat mudahnya dicari. Sekarang, 22 negara yang biasanya gampang kita minta, pada ngerem. Bahkan, ada yang stop untuk bisa dibeli,” ujar Presiden.

Baca juga : Hana Bank Salurkan Beasiswa Senilai Rp 1 Miliar Ke 100 Mahasiswa dari 6 Kampus Terpilih

Itu artinya, kata Presiden, pangan ke depan menjadi sangat penting sekali bagi semua negara.

"Produksi pangan kita membutuhkan yang namanya pupuk. Beberapa komponen pupuk kita masih harus impor, sehingga kita tidak memiliki kemandirian,” kata Jokowi.

Karena itu, Jokowi sangat mengapresiasi dan menghargai upaya keras pembangunan industri amonium nitrat. Pembangunan pabrik tersebut dinilai penting, mengingat 21 persen amonium yang dibutuhkan di Indonesia, masih berstatus impor.

“Pabrik Kaltim Amonium Nitrat ini diharapkan dapat mengurangi impor. 21 persen dikurangi 8 persen, masih ada 13 persen impor,” jelas Jokowi.

“Kita senang pabrik ini selesai. Nanti bisa menambah bahan baku, pembuatan pupuk di tanah air, utamanya NPK. Kita harapkan, dengan selesainya pembangunan industri KAN, kemandirian dan produksi beras kita di bidang pangan bisa menjadi lebih mandiri, berdikari. Dan investasi yang kita tanamkan sekitar Rp 1,2 triliun itu menghasilkan,” tutur Jokowi.

Presiden pun menegaskan permintaannya, untuk meneruskan ekspansi pemenuhan kebutuhan ammonium nitrat, sehingga substitusi barang impor bisa dilakukan.

Baca juga : Hilirisasi Rumput Laut Bisa Kalahkan Tambang

“Kalau Rp 1,2 triliun, saya kira bagi BUMN bukan uang yang besar. Itu bisa diteruskan, dan yang 21 persen itu rampung semuanya. Sehingga, kemandirian kita bisa kita tegakkan. Tidak hanya pada urusan amonium nitrat. Tetapi juga barang – barang yang kita impor. Semuanya harus kita produksi di dalam negeri, karena kita memiliki kekuatan,” papar Jokowi.

Terkait hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya tidak akan berhenti pada sinergi Pupuk Kalitim dan DAHANA.

“Perusahaan ini harus menjadi perusahaan terintegrasi petrokimia. Agar downstream petrokimia bisa dirasakan secara menyeluruh oleh bangsa dan negara,” tegas Erick.

Dia pun menginformasikan kepada Presiden Jokowi, bahwa pabrik amonium nitrat ini dapat meningkatkan produksi dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor material sejenis.

Kondisinya saat ini, Indonesia masih harus mengimpor amonium sebanyak 21 persen dari kebutuhan nasional, atau sekitar 120 ribu ton.

“Sebanyak 79 persen atau sekitar 460 ribu ton sudah diproduksi di dalam negeri, dari total kebutuhan dalam negeri sebesar 580 ribu ton. Dengan kapasitas produksi pabrik 75 ribu ton, tentunya akan mengurangi 21 persen kebutuhan impor,” jelas Erick.

Baca juga : Prabowo Cuek dengan Cibiran Sejumlah Pihak: Biarlah, Kita Jalan Terus

Produk yang dihasilkan dari pabrik ini, akan digunakan untuk memperkuat industri Pertahanan dan industri pupuk.

Dengan alasan ini, Erick memberikan masukan kepada Presiden, untuk memanfaatkan kesempatan kunjungan kerja ke Australia. Demi mendorong akuisisi fasilitas penghasil bahan baku amonium nitrat.

Ini dibutuhkan untuk menopang kebutuhan produk pupuk bersubsidi, yang ditetapkan naik dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

“Kami akan memperbaiki supply chain. Semoga nanti, dalam perjalanan ke Australia, Bapak Presiden dapat mendorong akuisisi kita di beberapa negara untuk fosfat, yang ada di Australia dan Kanada. Itu perlu dipercepat. Dengan meningkatkan volume pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton, kita bisa punya stok bahan baku yang lebih pasti,” beber Erick.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.