Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Proses perizinan di Tanah Air sampai sekarang masih berbelit-belit. Menghabiskan waktu hingga tiga tahun dan membawa berkas hingga 10 koper. Dengan situasi seperti itu, investor mana yang kuat?
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat membuka sekaligus meresmikan forum perencanaan Musyawarah Pembangunan nasional Musrenbangnas) 2019 dan Rencana kerja Pemerintah (RKP) 2020 di Hotel Shangri-La, Jakarta Selatan, kemarin.
"Perizinan investasi berbelit baik di pusat atau desa. Baik di Jakarta, provinsi, kabupaten kota, belum ada penyelesaian drastis," sentil Jokowi.
Baca juga : Jokowi Belum Puas Kinerja Kabinet
Hadir dalam acara ini sejumlah menteri antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro. Selain itu juga kepala daerah seluruh Indonesia.
Jokowi menceritakan, sebenarnya selama lima tahun belakangan ini banyak investor datang ke Indonesia. Sayangnya, hanya sedikit yang terealisasi.
Dia menyebutkan perizinan sektor pembangkit listrik sebagai salah satu contohnya.
Baca juga : Soal Keturunan Arab, Prabowo Nyerang Hendro
Proses perizinannya sampai 259 izin. Jumlah itu terlalu banyak akhirnya membuat investor lelah mengurusnya. "Apa nggak terengah-engah, urus izin tidak mungkin 3 tahun, 259 izin siapa yang kuat?,” cetusnya.
Jokowi menuturkan, pemerintah sudah memangkas perizinan tersebut menjadi 58 izin. Tetapi, Jokowi masih belum puas. Ke depannya, dia ingin jajaran pemerintah pusat hingga daerah terus memangkas izin-izin yang tidak perlu. “Untuk investasi dengan orientasi ekspor, subtitusi barang impor, kalau perlu, enggak pakai izin segala. Izinnya diberikan kemudian aja,” imbuhnya.
Menkeu Sri Mulyani menilai, kejengkelan Presiden atas rumitnya proses perizinan merupakan teguran buat seluruh pejabat negara.
Baca juga : Seriusin Rencana Pemindahan Ibu Kota, Jokowi ke Kalimantan
"Berarti kita harus kerjakan lebih baik lagi. Masalah perizinan, masalah proses yang berhubungan dengan birokrasi di pusat dan daerah. Itu berarti pesan buat kita semua," katanya.
Sementara itu, Menko Kemartian Luhut meminta, para pemimpin daerah turun tangan ke lapangan untuk mencari tahu akar permasalahan di balik rumitnya proses perizinan. "Aturan sudah ada, kepala daerah tinggal mencari tahu di mana masalahnya,” pinta Luhut.
Dia meminta, para kepala tidak menganggap pemerintah pusat bisa menyelesaikan berbagai masalah.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
