Dewan Pers

Dark/Light Mode

Bank Dunia Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh 5,1 Persen, Ini Kata KSP

Senin, 13 Juni 2022 15:05 WIB
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono. (Foto: ist)
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - World Bank (Bank Dunia) telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebesar 5,1 persen pada 2022, lebih tinggi dari China, yakni 4,3 persen. 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono mengatakan, proyeksi tersebut merupakan bentuk apresiasi Bank Dunia atas kemampuan Indonesia mengelola perekonomian selama pandemi.  

Berita Terkait : Ekonom Indef: Pertanian Tumbuh 1,84 Persen, Jadi Bantalan Resesi Selama Pandemi

Menurut Edy, sejak awal pemerintah menyadari bahwa pemulihan ekonomi sangat tergantung pada pengendalian Covid-19. Untuk itu, ujar dia, pemerintah terus berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi dengan membuat situasi pandemi menjadi kondusif, dan memberikan kenyamanan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonominya. 

“Di antaranya dengan terus mendorong vaksinasi dan tetap mengarahkan APBN sebagai instrumen penting untuk melindungi daya beli masyarakat khususnya kelompok rentan,” ujarnya, Senin (13/6). 

Berita Terkait : Tembakau Punya Potensi Ekonomi Sangat Besar, Tapi Belum Maksimal Dimanfaatkan

Dalam kaitan soal penghentian alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan Covid-19 dalam Rancangan APBN 2023, Edy menyebut, hal itu sebagai tantangan untuk semakin efektif dalam mengelola penerimaan dan belanja negara. Terlebih, risiko perekonomian global telas bergeser dari krisis pandemi ke potensi energi, pangan, dan keuangan. 

“Pemerintah akan terus menjaga agar kinerja ekonomi domestik terus menguat di tengah berbagai tantangan global. Dan yang menjadi tantangannya, bagaimana defisit anggaran harus kembali ke maksimal 3 persen,” tandasnya.

Berita Terkait : Ekonomi Tumbuh Positif, Tapi PHK Di Mana-mana

Edy juga memastikan, pemerintah tetap mengalokasikan anggaran perlindungan sosial, meski tidak lagi ditempatkan di dalam anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN). Selain itu, pemerintah juga terus berupaya agar berbagai bantuan sosial dan subsidi menjadi lebih tepat sasaran.