Dewan Pers

Dark/Light Mode

Jokowi: Angka Stunting 14 Persen Di Tahun 2024 Harus Tercapai

Rabu, 25 Januari 2023 11:03 WIB
Presiden Jokowi saat membuka Rakernas Program Banggakencana dan Penurunan Stunting di Auditorium Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (25/1). (Foto: YouTube)
Presiden Jokowi saat membuka Rakernas Program Banggakencana dan Penurunan Stunting di Auditorium Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (25/1). (Foto: YouTube)

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi menegaskan, saat ini semua negara sedang berkompetisi. Bersaing satu sama lain. 

Dia pun mencontohkan momen keakraban saat KTT G20. Meski berada dalam situasi penuh keakraban dan bersalam-salaman, seluruh negara G20 sebetulnya sedang berkompetisi.

Begitu juga di level ASEAN. Sekalipun rangkul-rangkulan, salam-salaman, hakekatnya tetap sama. Berkompetisi.

"Negara-negara saling berebut investasi, berebut teknologi. Kuncinya adalah sumber daya manusia yang berkualitas. SDM unggul. SDM yang berkualitas," kata Jokowi saat membuka Rakernas Program Banggakencana dan Penurunan Stunting di Auditorium BKKBN Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (25/1).

Presiden ke-7 RI itu pun menyinggung pernyataan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, yang menyebut lembaganya bertugas menjaga kualitas keluarga dan keseimbangan pertumbuhan. 

"Tugas BKKBN tidak mudah. Membangun sebuah keluarga yang berkualitas, itu tidak mudah. Tapi saya meyakini 1,2 juta penyuluh yang ada di BKKBN mampu melakukan itu," ucapnya.

Berita Terkait : Kowani Perjuangkan Pemberdayaan Perempuan Di Forum Internasional

Jokowi kembali menekankan, SDM unggul adalah kunci daya saing bangsa. Stunting di Indonesia, adalah PR besar yang harus diselesaikan. Ketika pertama kali Jokowi menjabat Presiden pada tahun 2014, angka stunting mencapai 37 persen. 

"Saya kaget. Tadi disampaikan oleh Dokter Budi Sadikin, saya kalau manggil Pak Menteri Kesehatan itu Dokter Budi. Karena, walaupun bukan dokter, tapi jadi Menteri Kesehatan. Sudah disampaikan Pak Menkes, tahun 2022, angka stunting saat ini turun menjadi 21,6 persen. Ini hasil kerja keras kita semua," papar Jokowi, disambut tepuk tangan para hadirin.

Jokowi menjelaskan, dampak negatif stunting tak hanya terbatas pada persoalan tinggi badan. Yang paling berbahaya adalah rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan memicu kemunculan penyakit kronis.

Karena itu, target menekan angka stunting hingga 14 persen di tahun 2024, harus tercapai.

"Saya yakin, dengan kekuatan kita bersama, semuanya bergerak, angka itu tidak sulit dicapai. Asalkan kita bekerja bersama-sama," tuturnya.

Jokowi menambahkan, di level ASEAN - dengan angka stunting 21,6 persen - Indonesia masuk papan tengah. Tetapi jika bisa mencapai 14 persen, posisi Indonesia berada sedikit di bawah Singapura.

Berita Terkait : Top, BNI Kantongi Laba Bersih Tahun 2022 Hingga 18,31 T

Saat ini, lima provinsi dengan persentase stunting tertinggi adalah NTT, Sulbar, Aceh, NTB, dan Sultra.

Namun bila dihitung secara jumlah, lain lagi ceritanya. Lima provinsi yang mencatatkan jumlah kasus stunting terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten. 

"Kalau kita punya data by name by address, kasus stunting ini akan lebih mudah selesai. Karena sasarannya jelas. Monitornya juga jelas. Yang bersangkutan harus diberi apa," jelas Jokowi.

Dia pun mencontohkan apa yang lihatnya di Sumedang, Jawa Barat. Aplikasi platform, terbukti bisa memonitor kebutuhan individu. Karena itu, Jokowi mendesak pengadaan aplikasi tersebut secara nasional. 

Terlebih, jumlah balita kita saat ini terhitung banyak. Mencapai 21,8 juta. Sementara total Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) berjumlah 10.200 dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 300 ribu. 

Kalau infrastruktur lembaga ini digerakkan dengan betul, kasus stunting menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. 

Berita Terkait : Jelang 2024, Rating Jokowi Naik Terus

Hanya memang problemnya, Puskesmas tidak tersebar merata di seluruh Tanah Air. Ada yang 7 per kecamatan, ada yang 2, ada juga yang cuma 1.

Jokowi bilang, aspek pemerataan inilah yang perlu kita lihat. Termasuk, yang berkaitan dengan alat USG, timbang badan, dan pengukur tinggi badan.

"USG tuh harganya berapa? Anggaran Kemenkes berapa? Kan gede banget. Tahun ini, belikan semuanya, Kalau sudah 5.000, tinggal nambah 5.200, rampung semua. Timbangan digital, harganya berapa sih? Kan murah banget. Masak negara sebesar kita nggak bisa beli. Begitu juga alat pengukur tinggi atau panjang badan," papar Jokowi.

"Pak Menkes ini dulunya kan bankir. Soal hitung-hitungan uang, mestinya lebih pandai dari saya. Yang paling penting, tahun ini bisa diselesaikan semua," tegasnya. ***