Dark/Light Mode

Banyak Oknum Pejabat Jadi Beking

Mahfud Mau Bongkar TPPO

Sabtu, 8 April 2023 07:50 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Foto: Istimewa)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) makin meresahkan. Disinyalir, praktik jahat ini melibatkan oknum Pemerintah di dalamnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD siap membongkar kasus perdagangan orang dalam ben­tuk penempatan pekerja migran secara ilegal.

Menurutnya, kasus TPPO setiap tahun menunjukkan tren peningkatan. Berdasarkan data selama 2017-2022 terdapat 2.605 kasus TPPO di Indonesia.

Baca juga : Serikat Pekerja IMMPI Dukung Mahfud Basmi Mafia Perdagangan Orang

Dia merinci, dari 2.605 kasus tersebut, 50,97 persen korban di antaranya melibatkan anak-anak dan 46,14 persen melibatkan perempuan.

“Tapi ini data yang tercatat, bagaimana yang tidak tercatat? Pasti lebih banyak,” kata Mah­fud dalam keterangan resminya usai menghadiri diskusi bertajuk Perang Semesta Melawan Sindi­kat penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Batam, kemarin.

Ketua Satgas TPPO Indonesia ini menilai, peningkatan kasus TPPO tersebut karena semakin berkembangnya modus operandi yang dilakukan.

Baca juga : Andi Gani Dukung Mahfud Bongkar Praktik Jaringan TPPO

Sepanjang 2021 dan 2022, kata Mahfud, Pemerintah telah menangani 1.262 korban dari tren baru TPPO ini.

“Misalnya, direkrut secara nonprosedural berbagai PMI ini dipekerjakan sebagai online scammers untuk melakukan penipuan investasi, love scam, operator judi online, penipuan berkedok money loundering,” ungkapnya.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga memberi­kan warning kepada oknum Pemerintah yang menjadi beking dalam kasus TPPO agar segera berhenti melakukan tindakannya.

Baca juga : DPRD Minta Heru Beri Sanksi Tegas

Mahfud mengaku telah mengantongi daftar sejumlah jaringan perdagangan orang yang menggurita di Batam, Kepulauan Riau.

“Ini ternyata melibatkan ja­ringan-jaringan, baik di kantor Pemerintah maupun swasta. Saya sudah punya daftar jaringannya. Sesudah di Jakarta, kami akan olah data yang diteri­ma di Batam,” tegasnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.