Lumbung Pangan Berat Di Ongkos

 Sebelumnya 
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan, pemerintah akan mulai memperbaiki jaringan irigasi bekas PlG (proyek lahan gambut) seluas 165 ribu hektar.

Menurutnya, lahan ini sangat potensial dan akan dijadikan lumbung pangan baru. mengingat, Organisasi Pangan Dunia (FAO) memprediksi akan terjadi krisis pangan. “Kita harapkan dengan cadangan strategis pangan, Indonesia bisa mengantisipasi kekurangan. Dengan adanya food estate, kekurangan akan disuplai dari sini, entah itu bisa padi, bisa singkong, jagung, atau bisa pangan lainnya,” imbuh Jokowi.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira Adhinegara sepakat dengan tujuan lumbung pangan untuk memenuhi kebutuhan nasional. Terlebih, pandemi Covid-19 mengubah peta perdagangan dunia. Virus asal Wuhan ini membuat kebanyakan negara mengurangi ekspor komoditas pangan untuk mengamankan kebutuhan di dalam negeri.

Baca juga : Jaringan Irigasi Proyek Lumbung Pangan Kalteng Mulai Dibangun

Masalahnya, lanjut dia, pemerintah justru kontradiktif. Di satu sisi, membuat lumbung pangan, di sisi lain membuka keran impor, bahkan cukup lebar. “Artinya, pemerintah tetap mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri,” terangnya saat dihubungi, tadi malam.

Apa buktinya? Bhima merujuk Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), khususnya klaster yang membidangi pangan dan ternak. Dalam aturan itu, posisi impor disamakan dengan produksi dalam negeri. Persoalan lainnya, beberapa kali percobaan food estate seperti mencetak sawah, tidak banyak menambah produksi pangan, khususnya beras di dalam negeri.

Menurutnya, ketimbang menghamburkan anggaran untuk lumbung pangan, lebih baik memperbaiki harga di level petani dan mengefektifkan bantuan ke sektor pertanian. Apalagi anggaran yang dikeluarkan negara untuk proyek lumbung pangan ini tidak seuprit. Untuk irigasinya saja menelan biaya Rp 738 miliar. “Belum apa-apa saja ongkosnya berat banget. Bukan hanya terlalu mahal. lebih baik pemerintah membantu irigasi petani,” imbaunya.

Baca juga : Program Langit Biru Pertamina Makin Luas, Pengamat Beri Pujian

Apa tanggapan pemerintah? Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy menegaskan, pembangunan irigasi di lumbung pangan tidak berada di kementeriannya. “Kalau irigasi di food estate domainnya Kementerian PUPR. Bukan Kementerian Pertanian,” katanya saat dikonfirmasi Rakyat Merdeka, tadi malam.

Sementara itu, sejumlah netizen juga kaget dengan mahalnya ongkos membangun lumbung pangan. “Kerjanya lama. Kontraknya mahal. Emangnya nggak bisa nego apa,” cuit @umam06630.

“Proyek lumbung pangan nasional sejak seperempat abad lalu selalu menyisakan bencana bagi masyarakat Kalteng. Petani yang kenyang dengan janji sejahtera tak ingin tertipu dua kali karena mimpi menjadi lumbung pngan,” kata @ChristWamea. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.