Dark/Light Mode

Wiranto Terima Laporan Intelijen

Kampanye Terbuka Aman, Tak Ada Tabrakan Massa

Jumat, 15 Maret 2019 06:46 WIB
Menko Polhukam Wiranto.(Foto : twitter@PolhukamRI)
Menko Polhukam Wiranto.(Foto : twitter@PolhukamRI)

RM.id  Rakyat Merdeka - Sebulan menjelang pemilu, pemerintah memastikan semua perangkat penyelenggara pemilu sudah maksimal. Masyarakat diminta jangan terpancing dengan berita-berita palsu alias hoaks.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto me­negaskan, persiapan penyeleng­ garaan pemilu tahun ini telah berjalan baik. Wiranto menjamin, tidak ada hal-hal serius yang bisa meng­hambat terlaksananya tahapan dalam rangka pemilu serentak.

“Saya sampaikan kepada masyarakat semuanya bahwa tahapan pemilu sebelumnya mengenai rapat terbatas, rapat tertutup, tatap muka dan seba­ gainya sudah kita lalui dan masih akan berlangsung, dan secara umum kita nyatakan bahwa sudah dapat dilaksana­ kan dengan baik dan prima. Artinya, tidak ada hal-hal cukup serius yang dapat menghambat terlaksananya pemilu seren­ tak 2019,” ujar Wiranto usai memimpin Rakorsus Tingkat Menteri membahas Kesiapan Pemerintah, Penyelenggara dan Aparat Keamanan Menjelang Kampanye Terbuka Tahun 2019, di Jakarta, kemarin.

Baca juga : Bhayangkara Taklukkan Mitra Kukar

Terkait dengan isu-isu yang beredar di masyarakat, mantan panglima ABRI ini berharap agar masyarakat kebal isu. Dia mengimbau masyarakat pandai-pandai melihat apakah isu itu benar atau tidak dan jangan mudah terpancing dengan berita hoaks.

“Sekarang kebebasan med­sos sudah sangat luar biasa. Hanya kalau sampai itu hoaks, isu itu tidak ada fakta atau itu merupakan kampanye hitam sudah ada Undang-Undang kita bisa tangkap mereka, karena kita sudah punya teknologi untuk me­ nyusuri jejak dari penyebar isu itu siapa. Jadi hukum nanti yang akan berbicara. Jadi jangan sampai kita mudah terpancing dengan berita berita hoaks,” tegas dia.

Wiranto menuturkan, pelak­sanaan pemilu akan segera memasuki tahap kampanye terbuka yang dilaksanakan mulai 24 Maret sampai 13 April 2019. Selama 21 hari, para kandi­dat calon, baik Presiden, Wakil Presiden, anggota legislatif dan DPD akan melakukan kampanye rapat umum sehingga akan ada pergerakan massa yang cukup besar di semua wilayah karena ini dilakukan secara bersamaan.

Baca juga : Menhub Dianugerahi Herman Johannes Award 2019 Dari UGM

“Tadi sudah disampaikan oleh KPU dan Bawaslu bahwa pengaturan masa itu sudah di­ lakukan, pengaturan per zona, per hari, siapa yang diizinkan untuk berkampanye dengan cara-cara rapat umum itu sudah diatur dengan baik. Sehingga tidak dimungkinkan adanya tabrakan massa yang sedang berkampanye, yang mendu­kung kontestan-kontestan itu, baik Cawapres, Capres maupun caleg-caleg itu,” ujar dia.

Namun, Menko Polhukam mengakui kerawanan masih akan tetap ada karena selain kampanye terbuka juga, masih ada kegiatan lain yakni rapat-rapat tertutup, tatap muka dan rapat terbatas. Sehingga sangat mungkin masih ada pergesekan massa.

Oleh karena itu, aparat ke­ amanan baik Polisi dan TNI sudah menggelar kekuatan yang cukup untuk dapat mencegah terjadinya gesekan-gesekan massa yang ke­ mudian menyebabkan konflik. Dalam kesempatan itu, Wiranto juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya gangguan-gangguan fisik dalam rangka pemilu.

Baca juga : Syukur, Tak Ada Yang Mengasingkan Diri

“Dari laporan intelijen tidak ada kerusuhan. Keadaan masih terkendali den­ gan baik sampai sekarang dan mudah-mudahan sampai nanti pemilu. Sehingga masyarakat tidak perlu resah, tidak perlu percaya akan ada isu-isu ini sehingga sampai-sampai akan meninggalkan Indonesia, untuk menghindari kerusuhan kar­ena tidak ada kerusuhan,” kata Wiranto.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengakui banyak pihak yang berupaya meretas situs basis data pemilih untuk Pemilu 2019. Serangan peretas datang terus menerus dari dalam dan luar negeri. “Kalau nyerang ke web kita itu memang ada terus dan itu bisa datang dari mana-mana. Dilihat dari IP Address-nya itu datang dari dalam negeri dan luar negeri,” ungkap Arief.

Dia menjelaskan, KPU telah berupaya menangkal serangan itu, termasuk melacak IP Address peretas. Namun, kata dia, alamat IP negara yang terdeteksi tidak berarti negara asal pelaku. Pelaku dari dalam negeri bisa saja menggunakan alamat IP luar negeri. Serangan yang dilancarkan, sebut Arief, antara lain deface (mengganti atau menyisipkan file pada peladen). Ada bentuk lain pula, tapi Arief enggan mengungkapnya. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.