Dark/Light Mode

Ini Tantangan Hasto Setelah Ditunjuk Jokowi Ngurusin Stunting

Rabu, 27 Januari 2021 16:17 WIB
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo (Foto: bkkbn.go.id)
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo (Foto: bkkbn.go.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi menunjuk Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo sebagai pelaksana percepatan penurunan stunting nasional pada 25 Januari 2021, bertepatan dengan hari gizi nasional. Ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi Hasto dalam menjalankan tugasnya tersebut.

"Presiden telah menargetkan pada 2024, prevalensi stunting turun hingga 14 persen. Sementara, saat ini, persentase penurunan stunting baru mencapai 2,7 persen," kata Hasto, dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu (27/1).

BKKBN memprediksi, hingga 2024 akan ada 20 juta kelahiran baru. "Yang artinya, terdapat 20 juta anak yang harus dijaga agar tidak mengalami stunting," tambahnya.

Baca juga : Sah, Didiek Hartantyo Kembali Ditunjuk Jadi Dirut KAI

Sejauh ini, upaya-upaya penurunan stunting telah banyak dilakukan. Presiden juga telah menugaskan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mewujudkan target penurunan stunting. Termasuk Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang baru saja dilantik pada 23 Desember 2020, diharapkan terus melakukan penanggulangan stunting di tengah kesibukan menangani pandemi Covid-19. 

Hasto menyatakan, langkah-langkah penanganan stunting harus terstruktur dan komprehensif. Jika tidak, pencapaian angka prevalensi stunting 14 persen di 2024 akan sulit tercapai. 

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio berharap, Hasto dapat menjaga kesinambungan program yang sudah ada sebelumnya. “Kesinambungan harus dijaga. Program yang bagus dan telah berjalan diteruskan, yang belum bagus diperbaiki,” pesan Agus.

Baca juga : Tangani Dampak Perubahan Iklim, Jokowi Serukan Langkah Luar Biasa

Ia mengingatkan, persoalan stunting tidak akan selesai bila pemerintah hanya sibuk dengan gonta-ganti pejabat struktural tapi melupakan akar dari persoalan. Stunting harus ditekan dari hulu ke hilir. Mulai dari program edukasi hingga intervensi gizi spesifik pada saat anak gagal tumbuh. Program edukasi penting agar anak tidak salah gizi. 

Contoh sederhananya, edukasi susu untuk anak. Susu penting bagi pertumbuhan anak, tapi tidak semua susu baik untuk anak karena kandungan gizinya berbeda. 

Menurut Agus, hal lain yang juga harus diperhatikan adalah pengamatan terhadap kondisi gizi anak. Pandemi telah mengakibatkan kegiatan Posyandu di banyak daerah terhenti. Padahal, selama ini Posyandu berperan besar sebagai langkah awal pengawasan gizi anak. 

Baca juga : Ini Kata Kemenkes Dan BPOM, Soal Bupati Sleman Yang Positif Covid Setelah Disuntik Vaksin Sinovac

“Sekarang ini Posyandu kurang aktif. Harus dicari cara lain agar gizi dan kesehatan anak terpantau. Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN harus berani melakukan terobosan agar angka stunting dapat turun sesuai dengan yang diharapkan,” saran Agus. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.