Dana Haji Tak Dipake Bangun Infrastruktur

 Sebelumnya 
Jumat lalu (4/6) Muhadjir sudah menyambangi Kantor Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dia datang khusus untuk berbicara dengan Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengenai dana haji.

Dari hasil pembicaraan, Muhadjir menyimpulkan, pengelolaan dana haji sudah dilakukan dengan sangat profesional, prudent, dan aman. "Jadi kalau ada berita-berita hoaks tentang dana haji, itu sama sekali tidak benar," tegasnya.

Kendati demikian, masih banyak yang belum puas atas penjelasan itu. Bahkan, ada calon jemaah yang sudah pikir-pikir ingin menarik tabungan hajinya.

Baca juga : KSAD Perintahkan Operasi Militer Non Perang Bangun Infrastruktur Vital

"Dulu katanya harus nunggu antrian sekitar 10 tahun, harusnya berangkat tahun 2022. Kalau ditunda-tunda terus begini, nggak tahu harus menunggu berapa lama lagi," ucap seorang calon jemaah haji yang enggan disebut namanya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pensiunan guru yang sudah memasuki usia senja ini mengaku sudah menyetor Rp 50 juta dana haji untuk dirinya dan istri agar mendapat antrean kursi.

"Jika bisa ditarik, rasanya kepingin coba daftar haji plus atau nyari jalur haji mana saja yang bisa lebih cepat. Nggak apa-apa jika harus nambah uang, asal kami bisa berangkat," lanjutnya.

Baca juga : Pecahkan Rekor Dunia, Veddriq Dan Kiromal Tatap Olimpiade Tokyo

Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay menilai wajar jika pembatalan keberangkatan haji memancing kegelisahan dan polemik di tengah masyarakat. Selain diputuskan mendadak, jemaah haji tidak mendapatkan penjelasan yang utuh terkait pembatalan keberangkatan itu.

"Saya menyayangkan pemerintah kita yang terkesan terburu-buru membatalkan keberangkatan haji," kata Saleh, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Saleh pun belum puas dengan penjelasan Muhadjir. Dia berharap, Presiden Jokowi turun tangan langsung untuk menenangkan calon jemaah haji yang kembali gagal berangkat ke Tanah Suci.

Baca juga : Demokrat Puji Keberhasilan Jokowi Bangun Infrastruktur

"Dalam kondisi seperti ini, tentu masyarakat harus diberi penjelasan secara utuh. Bisa dilakukan oleh Presiden selaku penanggung jawab tertinggi," harapnya. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.