Dark/Light Mode

Gus Halim: Data Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Siap Digunakan

Rabu, 3 November 2021 16:41 WIB
Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memberikan arahan, saat Rapat Koordinasi Ekspos Para Gubernur dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021 secara virtual, Jakarta, Rabu (3/11). (Foto: Humas Kemendes PDTT)
Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar memberikan arahan, saat Rapat Koordinasi Ekspos Para Gubernur dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2021 secara virtual, Jakarta, Rabu (3/11). (Foto: Humas Kemendes PDTT)

 Sebelumnya 
Gus Halim memastikan, warga yang terdata dalam data SDGs Desa tersebut didasarkan pada nama dan alamat lengkap (by name and by address). Dengan demikian bisa dipastikan, rencana aksi yang dilakukan, tepat sasaran.

Jadi, dipapaparkan Gus Halim, rencana aksi penanggulangan kemiskinan ekstrem ini bisa saja berbeda antara satu warga dengan warga lain meskipun dalam satu desa.

Baca juga : PUPR Targetkan 5 Kecamatan Kuningan Bebas Kemiskinan Ekstrem

"Kalau memang satu warga membutuhkan bantuan pangan yang nanti rencana aksinya bisa berupa bantuan sembako, sedangkan warga yang butuh pekerjaan, bisa rencana aksinya adalah ikut kegiatan padat karya," imbaunya.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini menambahkan, sementara ini data-data tersebut akan dikirim kepada pihak-pihak terkirim hingga ke tingkat desa.

Baca juga : Ini Dua Pemain Muda Yang Jadi Penggerak Permainan Persela Lamongan

Nantinya data akan tersedia dalam aplikasi yang akan terus dimutakhirkan oleh desa dan akan dilakukan konsolidasi data lapangan.

"Dengan tahapan langkah ini kami berharap penanggulangan kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten/kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua yang menjadi pilot project terentaskan pada 2021," beber Gus Halim.

Baca juga : DPR Happy, Penarikan Kelebihan Insentif Nakes Dibatalkan

Dalam kesempatan itu, Gus Halim juga meminta Bupati agar dapat melakukan pendampingan secara intensif ke kepala desa agar proses perubahan APBDES dapat terlaksana dan dipercepat.

“Mohon untuk Bupati agar melakukan pendampingan yang intensif kepada kepala desa, karena kalau menggunakan dana desa untuk BLT atau top-up itu pasti mengubah APBDES, proses perubahan APBDES ini mohon didampingi agar terjadi percepatan itu,” tandas mantan Ketua DPRD Jombang ini. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.