Mengupas Kudeta Berdarah Dan Konflik Di Ukraina

RM.id  Rakyat Merdeka - Pada tahun ke-10 kudeta ber­darah di Kiev (sering disebut sebagai peristiwa “Maidan” atau “alun-alun” yang berada di pusat Ibu Kota Ukraina “Medan Merde­ka”) dalam kesempatan ini, saya ingin sekali mengulas mengenai akar penyebab konflik Ukraina.

Bertentangan dengan penda­pat yang beredar di media Barat, sesungguhnya krisis yang terjadi di Ukraina saat ini bukan hal yang baru. Melainkan sejak 21 November 2013.

Baca juga : Makanan Dan Tarian Nusantara, Magnet Bazaar Manila

Dimulai dengan kerusuhan di Kiev dan puncaknya penggulingan kepemimpinan sah Ukraina menggunakan kekerasan, diiringi kebangkitan kekuatan nasionalis radikal dengan dukungan aktif dari Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Namun peristiwa yang bersi­fat kriminal dan dampak yang sangat merusak bagi negaranya terus ditampilkan para penguasa di Kiev sebagai “kemenangan” kehendak rakyat dan demokrasi. Hari ini kita memiliki kesempatan untuk dapat menilai secara objek­tif, apa yang disebut “pencapaian Maidan” dan dampaknya.

Baca juga : Beri Penghargaan Kepada Pegiat Hubungan Persahabatan Kedua Negara

Sekilas muncul pertanyaan, lalu apa urusan Rusia terhadap hal ini? Ukraina adalah negara berdaulat dan rakyatnya mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Memang benar, hingga 2014, kami tidak memi­liki niatan mencampuri urusan tetangga kami.

Bahkan kami berupaya mem­bangun hubungan yang setara dan saling menguntungkan. Namun setelah kudeta 2014, para putschist (berisi segelintir orang) menyatakan bahwa prioritas utama mereka adalah membatasi hak-hak warga Ukraina yang berbahasa Rusia (jumlahnya sekitar 40 persen dari populasi), serta mengadopsi undang-undang yang bersifat rasisme. Yaitu melarang segala sesuatu yang berbau Rusia, seperti dalam pen­didikan, media massa, budaya, penghancuran buku-buku dan monumen-monumen.

Baca juga : Gelar Tumpengan, Apresiasi Tokoh Penerima Bintang Jasa Dari Kaisar

Penduduk Krimea dan wilayah tenggara Ukraina yang menolak menerima hasil perebutan kekuasaan secara inkonstitusional dinyatakan sebagai teroris. Sehingga, kemudian digelar opera­si untuk menghukum mereka.

Patut dicatat bahwa sejak 2014, Ukraina mulai secara konsisten memberikan suara menentang saat resolusi tahunan Majelis Umum PBB atas perjuangan melawan pemujaan terhadap Nazisme, neo-Nazisme, dan xenofobia.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.