Dark/Light Mode

Serukan Militer Serahkan Kekuasaan

Biden Ancam Jatuhkan Sanksi Kepada Myanmar

Rabu, 3 Februari 2021 06:23 WIB
Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (Foto: AFP)
Presiden Amerika Serikat Joe Biden. (Foto: AFP)

 Sebelumnya 
Keputusan ini diambil setelah militer menyatakan Myanmar dalam status darurat. dilansir India.com, Kedutaan Besar AS di Myanmar dalam laman Facebooknya mengatakan, jalan menuju bandara internasional di Yangon, kota terbesar di negara itu, telah ditutup pada hari Senin (1/2). Selain penutupan bandara, jaringan telekomunikasi terganggu dan televisi nasional juga berhenti siaran.

Cemas Nasib Rohingya

Baca juga : Sido Muncul Serahkan Bantuan Rp 240 Juta Untuk Korban Gempa Mamuju

Kudeta militer menimbulkan kekhawatiran baru terhadap nasib etnis Rohingya. Untuk membahas isu itu, dewan Keamanan Perse rikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar pertemuan tertu tup, pada Selasa (2/2), waktu AS.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, ada sekitar 600 ribu warga Rohingya yang saat ini menetap di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Sekitar 120 ribu dikurung dalam kamp. Mereka tidak dapat bergerak bebas mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dasar. "Jadi ketakutan kami adalah bahwa peristiwa tersebut (kudeta) dapat memperburuk situasi bagi mereka,” kata Dujarric, dikutip Channel News Asia, kemarin.

Baca juga : AP II Terapkan Sistem Pencegahan Penularan Biologi Di Semua Bandara

Sebelumnya, tindakan militer Burma pada tahun 2017, di negara bagian Rakhine, membuat lebih dari 700 ribu warga Rohingya terusir ke Bangladesh. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres dan negara-negara Barat menuduh militer Myanmar melakukan pembersihan etnis.

Meski hal itu berkali-kali dibantah otoritas Myanmar. China, yang dibeking Rusia, melindungi Myanmar dari ancaman tindakan dK PBB usai peristiwa pengusiran pada 2017.

Baca juga : KPK Ancam Terbitkan Surat Penangkapan

Terkait kondisi saat ini, misi China di PBB menyampaikan, ingin mengetahui lebih banyak tentang perkembangan terbaru di Myanmar dari pengarahan DK.

Kudeta dilakukan militer Senin dini hari (1/2) waktu setempat. Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan sejumlah politikus senior Partai Liga Nasional untuk demokrasi (National League for Democracy/NLD) Myanmar ditangkap. Kudeta dilakukan karena militer enggan mengakui pemerintahan sipil dan ke menangan Partai NLD pada pemilu November 2020. Militer berdalih, NLD menang pemilu dengan cara curang. [PYB]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.