Dark/Light Mode
Sebelumnya
Pemerintah militer Myanmar memindahkan Ibu Kota dari Yangoon ke Naypidaw yang berjarak 700 Km (sebelah Utara Yangoon). Tapi tidak banyak orang yang tahu bahwa pemindahan Ibu Kota Myanmar bersifat politis. Pemerintah militer Myanmar selama bertahun-tahun dipusingkan oleh pemberontakan beberapa suku di Utara. Dengan memindahkan Ibu Kota ke utara, pemerintah berharap dapat lebih mudah menggebuk suku-suku yang dituding pemberontak, bahkan teroris itu. Pindah Ibu Kota dengan sendirinya kekuatan militer pun, 70 persen dipindahkan ke Ibu Kota baru. Lagipula, sebagian besar kedutaan asing masih tetap berada di Yagoon, tidak mau dipindahkan ke Ibu Kota baru.
Baca juga : Plintat-Plintut Tentang Kebijakan Mudik
Ibu Kota Jerman (Barat) semula Bonn. Setelah terjadi penyatuan Jerman, Ibu Kota negara kaya itu pada 1990 pindah ke Berlin. Tapi, jangan lupa, Berlin selama puluhan tahun Ibu Kota Jerman Timur, sehingga ketika parlemen Jerman Bersatu memutuskan Berlin sebagai Ibu Kota yang baru, infrastruktur Berlin sebagai Ibu Kota sudah cukup lengkap. Dan Jerman dikenal salah satu negara terkaya di dunia.
Baca juga : Demi Integritasnya, Jokowi Harus Copot Moeldoko
Segudang permasalahan yang melilit Jakarta, mestinya, BISA ditangani dan dibereskan jika pemerintah memiliki tekad baja. Soal macet, ketika menjabat Gubernur Jakarta, Jokowi mengkritik kebijakan Presiden SBY tentang produksi LCGC, mobil murah dan bersih lingkungan. Kebijakan itu, kata Jokowi, hanya akan tambah macet Jakarta. Pandangan Jokowi sebagai Gubernur BENAR! Pandangan itu sekaligus mengandung makna kendaraan bermotor harus dikurangi, bukan ditambah, untuk menyelesaikan kemacetan. Kenapa setelah sudah menjabat Presiden, Jokowi tidak laksanakan pandangannya itu? Tentang banjir, Jokowi sebagai Gubernur pernah melemparkan gagasan membangun “giant wall” di utara Jakarta untuk membendung banjir dari perairan utara. Pejabat-pejabat Ibu Kota sudah bolak-balik ke Jerman dan Belanda untuk minta advis tentang penyelesaian banjir di Jakarta, bahkan para ahli kedua negara itu sudah datang, tapi Pemda DKI dan pemerintah pusat tidak punya keberanian untuk melaksanakan langkah-langkah menyelesaikan masalah banjir!
Baca juga : Siapa Otak Perpres No. 10 Tahun 2021
Jika Indonesia memindahkan Ibu Kota ke Penajam Paser Utara, pemerintah harus membangun gedung-gedung baru untuk semua instansinya. Bukan hanya Istana baru untuk Presiden dan Wakil Presiden, tetapi juga Markas Besar TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Laut, Mabes Polri, gedung Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, 30-an kementerian, BPK, KPK dan masih banyak lagi.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
