Abdul Kadir Karding: Tunjukkan Siapa Kepala Daerah Yang Diintimidasi Pemerintah

 Sebelumnya 
Jadi menurut Anda pernyataan Dahnil itu mengada-ada ya?
Jadi apa yang disampaikan saudara Dahnil itu tidak lain adalah framing belaka saja. Framing yang menyudutkan Pak Jokowi. Bagi kami kalau ada kepala daerah yang mendukung Pak Prabowo silakan itu hak politik. Jadi tidak boleh dicampuri. Sebab yang saya tahu banyak dari partai-partai lain mendukung Pak Jokowi karena prestasi, komunikasi yang baik, serta hubungan pemerintah pusat dengan daerah pun baik. Jangan dibalik-balik seakan-akan mendukung Pak Jokowi itu terpaksa atau takut karena diancam. Tidak baik menuduh seperti itu.

Kabarnya adakah perintah kepada aparat penegak hukum agar menindak para kepala daerah yang mendukung Prabowo-Sandi. Apa benar begitu?
Saya ingin tanya balik "apakah ada pendukung Prabowo yang diintimidasi dan diancam jika tidak gabung dengan kami’? Toh mereka bebas berkampanye bahkan pendukung Prabowo bebas menebar hoaks dan fitnah. Padahal itu mestinya ditangani oleh penegak hukum berdasarkan kaidah-kaidah hukum.

Coba saya mau tanya sekali lagi ‘apakah ada satu pun orang Prabowo yang diintimidasi’? Kalau Habib Bahar bin Smith dianggap diintimidasi, ya keliru besar sebab dia memang memukuli anak kecil. Faktanya ada kok. Jadi jangan kebalik-balik.

Baca juga : FAHRI HAMZAH : Kebijakan Memborgol Cuma Gimmick Yang Dicicil KPK

Bagaimana dengan kasus Kepala Desa Sampangagung, Kutorejo, Jawa Tengah yang mendukung Prabowo-Sandiaga langsung divonis bersalah dan dipenjara. Sementara Walikota Batam atau kepala daerah lainnya di Riau yang jelas memberi dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin tidak dipermasalahkan. Bagaimana itu?
Itu kan bisa dipelajari kasus hukumnya semua. Tidak elok kalau semua diarahkan ke Pak Jokowi. Ya tidak bisa dong. Tikus mau mati masa disalahkan Pak Jokowi, tidak bisa dong. Silakan melakukan pengecekan hukum di tingkatan yang mengurusinya.

Sekarang ada namanya Komisi Yudisial, Ombudsman, dan Propam. Ada juga DPR yang selalu terbuka menerima laporan jika ada apa-apa (masalah). Toh Gerindra di DPR besar di Komisi III banyak bahkan ada pimpinannya. Artinya jangan segala sesuatu semua yang disalahkan Pak Jokowi.

Dia (Dahnil) misalnya tiba-tiba sakit perut ketika jalan di trotoar masak yang disalahkan Pak Jokowi, kan aneh. Sementara kalau diduga kami melakukan pelanggaran hukum seperti bupati Batam misalnya ya adukan saja. Toh ada KPK ada polisi tidak ada masalah. Kami tidak ada urusannya dan kami tidak ikut campur dalam urusam hukum. Pasalnya hukum itu adalah prinsip yang diyakini Pak Jokowi.

Baca juga : SAUT SITUMORANG : KPK Sudah Punya Banyak Piala Enggak Perlu Cari-cari Lagi

Apa Anda punya contoh kepala daerah pendukung Prabowo-Sandi yang aman dari aparat penegak hukum?
Ya banyaklah banyak itu yang punya Prabowo aman-aman saja. Bupati dan gubernur Sulawesi Tengah itu punya Gerindra tidak ada masalah. Beberapa bupati di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan tidak ada masalah. Cek saja bupati-bupati yang (diusung) Gerindra tidak ada masalah atau yang (diusung) PAN dan Demokrat memang ada masalah? Ya tidak ada masalah kan.

Anis Baswedan itu Gerindra pendukung Prabowo tidak pernah dihajar dan diancam-ancam. Walikota Bandung pun tidak ada intimidasi padahal dia (diusung) PKS dan wakilnya dari Gerindra. Semua aman dan mereka melenggang mendapatkan progrm dari APBN terlebih tidak ada ancaman. Mereka aman-aman saja dan bisa membangun dengan baik serta tetap mendapatkam program. Tidak ada yang diintimidasi secara hukum. Pak Jokowi tetap berlaku adil.

Jadi menurut Anda pernyataan Dahnil itu hoaks?
Pernyataaan dengan data lemah dan framing.

Baca juga : SUDIRMAN SAID : Setiap Orang Bebas Kutip Referensi Sepanjang Kredibel

Sejauh ini adakah perintah kepada Bawaslu untuk menindak kepala daerah yang mendukung Prabowo-Sandi?
Jadi Bawaslu itu lembaga independen dan lembaga yang diatur oleh undang-undang memiliki kewenangan dan kewenangan yang justru malah mengontrol pasangan calon. Jadi tidak masuk akal kalau mereka kami bisa perintah. Apalagi sistem recruitment (Bawaslu) melalui DPR bukan pemerintah. Jadi itulah kira-kira sangat sulit bahkan kecil kemungkinan untuk mengontrol atau menyuruh Bawaslu.

Apakah setelah pernyataan Dahnil ini pemerintah akan benar-benar menindak kepala daerah yang mendukung Prabowo-Sandi?
Seperti yang tadi saya katakan kalau ada data perlakuan seperti itu tunjukkan kepada saya, siapa yang dikriminalisasi dan siapa yang di-ntimidasi mendukung Pak jokowi atau sebaliknya tidak mendukung Pak Prabowo. Tidak ada tuh mereka bisa bekerja dengan nyaman. Kalau ada yang ditangkap pasti terdapat kasus hukum yang terbukti dengan dua alat bukti, tidak mungkin tidak. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.