Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Sebelumnya
“Kalau sudah punya skill peserta menjadi punya nilai tawar di pasar kerja,” ujarnya, di Jakarta, kemarin.
Melalui pelatihan dan peningkatan skill, Sudin Nakertransgi mengharapkan ke depan banyak perusahaan melakukan penyerapan tenaga kerja. Sehingga pengangguran setiap tahunnya akan berkurang.
“Target tahun 2030 itu bagaimana mengatasi pengangguran terbuka. Karena kalau habis, kan mustahil karena Jakarta kota terbuka,” sebut Sudrajat.
Pihaknya juga terus mensosialisasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di dalam negeri kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Jakpus. Diharapkannya, lebih banyak lagi perusahaan yang membuka kesempatan magang.
Baca juga : Lahan Pertanian Berkurang, Produksi Kedelai Lokal Makin Merosot
Sudrajat menjelaskan, salah satu poin penting dalam peraturan tersebut yakni perusahaan mesti memberikan upah berupa uang saku yang meliputi uang makan dan transport.
Ia meminta, perusahaan menjalankan aturan tersebut dengan baik. Tidak boleh menerima pekerja memakai perjanjian pemagangan. Sehingga para pekerja hanya mendapatkan haknya sebagai peserta magang. Padahal, kalau sebagai pekerja, mereka berhak atas upah minimal sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Sejauh ini sampai hari ini belum ada laporan pelanggaran. Mudah-mudahan di Jakarta Pusat tidak akan terjadi,” kata Sudrajat.
Kepala Seksi Pengawasan Sudin Nakertransgi Jakpus Kartika menerangkan, sosialisasi Permenaker Nomor 6 tahun 2020 sudah disampaikan kepada 50 perusahaan yang bergerak di sektor perhotelan, perbankan, perdagangan, dan transportasi.
Baca juga : Khawatir Nih, Pengangguran Dan Kriminalitas Naik
“Melalui kegiatan pemagangan, kami ingin terus menekan angka pengangguran. Semoga tahun 2030, Indonesia jauh lebih baik,” ujarnya.
Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Ismail mengatakan, saat ini jajarannya tengah fokus pembenahan pada dua sektor.
“Pertama, bagaimana memulihkan kembali kinerja perusahaan-perusahaan. Dan kedua, memberikan kesempatan pelatihan kepada warga DKI Jakarta,” ucap Ismail.
Menurut Ismail, program pelatihan pekerjaan itu bertujuan agar masyarakat terlibat dalam memulihkan perekonomian di Jakarta dengan membuka usaha.
Baca juga : Tulis Pesan Perpisahan Di Dinding Kamar Mandi
“Kesempatan pelatihan diberikan agar warga DKI agar yang tidak terserap di perusahaan, bisa membuka usaha pada level Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),” katanya.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mendorong Pemprov DKI menggencarkan pembiayaan untuk sektor UMKM. Sebab, sektor informal ini selalu berhasil bertahan dalam berbagai krisis ekonomi.
“Sektor UMKM ini gampang menyerap tenaga kerja. Berbeda dengan sektor formal yang banyak persyaratan,” jelasnya. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
