Bos DPRD Malu Ada Rumah Kumuh Dekat Istana Negara

 Sebelumnya 
Heru menyampaikan, bahwa kegiatan ini memiliki peran penting bagi masa depan Jakarta yang berkelanjutan. Apalagi pe­nyusunan kedua dokumen yang dilakukan pada masa peralihan Jakarta dari Ibu Kota negara menjadi kota global, berada di tengah tantangan perekonomian dan politik global. Pada kondisi ini, Heru mengimbau untuk me­mitigasi risiko dan memperkecil dampak bagi perekonomian Jakarta.

Karena itu, penyusunan do­kumen perencanaan ini harus mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Pusat, yakni Ren­cana Pembangunan Jangka Pan­jang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Indonesia Emas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Penguatan Fondasi Transformasi serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 Akselerasi Pertum­buhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

“Untuk mempersiapkan Ja­karta menjadi kota bisnis, serta pusat ekonomi skala regional dan global,” ujar Heru.

Baca juga : Tim Garuda Muda Siap Bekuk Taeguk Warriors

Heru menyebut, perubahan kewenangan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta memiliki acuan indeks kota global, serta rencana tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut perlu diimplementasikan dalam doku­men perencanaan, baik untuk jangka panjang, menengah, hingga tahunan.

Ia menjelaskan, meski telah dilaksanakan program kegiatan prioritas pada anggaran peren­canaan, beberapa tantangan juga turut diperhatikan.

Seperti keterbatasan APBD yang dapat mempengaruhi akselerasi pembangunan infrastruk­tur perpindahan Ibu Kota Nega­ra, perubahan paradigma dalam implementasi kegiatan berstan­dar internasional dan penciptaan kegiatan ekonomi perkotaan yang baru untuk mewujudkan kota global yang kompetitif.

Baca juga : Wolves Hancurkan Suns

“Oleh karena itu, Jakarta harus memenuhi parameter ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global, seperti kapasitas riset dan inovasi yang baik, du­kungan pariwisata dan budaya yang menarik minat wisatawan,” ucapnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta Atika Nur Rahmania memastikan Jakarta memiliki tata kelola pemerintah­an yang terintegrasi dan adaptif, serta lingkungan yang lestari dan nyaman untuk ditinggali.

“Oleh karena itu, pada Mus­renbang RPJPD 2025-2045 ini dilakukan penajaman visi, misi, sasaran pokok, dan arah kebi­jakan untuk Jakarta ke depan­nya,” ujar Atika.

Baca juga : Saksi Kasus SYL Minta Perlindungan LPSK

Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Kamis, 25 April 2024 dengan judul Kritik Program Atasi Kemiskinan, Bos DPRD Malu Ada Rumah Kumuh Dekat Istana Negara

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.