Pergerakan Warga Di Masa Lebaran Diduga Jadi Penyebab

RM.id  Rakyat Merdeka - Lima hari sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilonggarkan, kasus positif virus corona bertambah drastis, sebanyak 234 orang pada Selasa (9/6) lalu. Ini berarti, Jakarta kembali menduduki rangking pertama penambahan kasus positif dibanding provinsi lain.
     

Bukan hanya itu saja. Tambahan positif Covid-19 di masa transisi menuju kenormalan baru ini tercatat menjadi yang tertinggi sejak virus corona diketahui muncul pertama kali di Ibu Kota, 3 Maret lalu. Sebelumnya, tambahan kasus positif  harian paling tinggi tercatat pada 16 April dengan 223 orang. 
     

Melihat rekor ini,  banyak pengamat mencoba menebak penyebabnya. Ada yang menuding karena  Pemprov DKI  tidak berhasil membendung banyaknya pemudik masuk Jakarta kembali. Artinya, syarat Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) kurang bertaji.  Tapi ada juga yang menyebut ini terjadi karena DKI telah membuka keran ekonomi 50 persen pada PSBB transisi.
        

Praktisi epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menilai, naiknya angka kasus positif bukan mendadak karena dibukanya sejumlah akses dalam satu dua hari ini. Melainkan pergerakan warga saat musim Lebaran sekitar dua pekan lalu.  
     

"Ini aktivitas dua minggu lalu. Laporan hari ini bukan kasus hari ini. Bisa juga keterlambatan tes dan juga ini risiko perilaku penduduk selama satu dua minggu lalu," kata Pandu Riono dalam keterangannya.
      

Bisa juga, lanjutnya, pergerakan warga pada musim Lebaran lalu seperti arus balik pemudik yang jumlahnya disebut  sekitar 1 sampai 2 juta penduduk. Begitu juga aktivitas di dalam kota selama Ramadhan dan silaturahmi Idul Fitri.
     

"Sementara  imbas pergerakan awal masa PSBB transisi, hasilnya tunggu satu dua pekan ke depan," tandasnya.
      

Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno punya pendapat berbeda. Dia menilai, dibukanya perkantoran di Jakarta menjadi salah satu penyebab bertambahnya angka kasus positif. Kondisi lalu lintas padat dan stasiun kereta menumpuk. Kondisinya sudah normal seperti semula. 
      

Baca juga : Nyuci Baju Sendiri, Makan Sendiri, Ganti Seprei Sendiri

Untuk mengatasi ini, Djoko meminta pemerintah pusat dan Pemprov DKI menyiapkan kebijakan terobosan mengatur lalu lintas atau aktivitas manusia. 
     

"Kalau 50 persen dibuka, transportasi umum bisa ngangkut sampai 500 ribu. Pergerakan manusianya ini yang semestinya diatur. Transportasi kan kebutuhan turunan suplainya saja. Demand-nya, aktivitas manusianya kan bisa diatur," saran Djoko.
      

Pemprov DKI bisa saja memanfaatkan bus-bus antar jemput bagi pegawai di Jakarta. Jika belum mencukupi, Pemprov DKI Jakarta dapat memberdayakan pengusaha jasa angkutan umum, yang kebanyakan tengah kelabakan karena pandemi. 
     

Sedangkan solusi kebijakan sistem shifting perkantoran untuk mencegah penumpukan orang di berbagai moda transportasi dilontarkan pengamat perkotaan dan transportasi, Yayat Supriatna.
      

Yayat menilai, selama PSBB tiga tahap hingga PSBB transisi, masih ada perusahaan yang belum sepenuhnya taat  imbauan mempekerjakan setengah kapasitas kantornya. Ini akibat kurang koordinasi dan pengawasan. 
     

Solusinya, kata Yayat, jam masuk perlu diatur. Misalnya bukan jam 8 pagi. Harus ada shift. Karyawan yang ber-KTP Bogor, Bekasi, atau Rangkasbitung dan daerah potensi penumpukan di stasiun KRL, boleh masuk siang. 
    

“Koordinasikan dengan pengusaha, dan pengelola perkantoran dan usaha di seluruh Jakarta. Selain Pemprov DKI Jakarta, pengusaha juga harus ikutan mikir solusinya. Misalnya menyiapkan bus-bus penjemput karyawan," paparnya.
     

Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrin meminta Pemprov DKI terus menggalakkan sosialisasi  penerapan protokol kesehatan. Terutama di kawasan keramaian.
     

Baca juga : Ini Akibat Amburadulnya Protokol Kesehatan Di Pasar Tradisional

Contohnya, lanjut Wibi, di pasar tradisional kerap tidak melaksanakan protokol kesehatan. Di sini  kudu disiapkan penjagaan yang ketat oleh Satpol PP.
     

“Lakukan edukasi secara masif dari Pemprov DKI.  Tiap-tiap tempat keramaian harus pasang spanduk, imbauan melalui suara toa,"  ujarnya.
                        
                           
Tak Seperti Dibayangkan
    
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan, pihaknya memang memperbanyak pengujian terhadap Covid-19. Termasuk meningkatkan peran puskesmas untuk melakukan test Polymerase Chain Reaction  (PCR) selama masa PSBB transisi. Makanya akan ada lonjakan kasus baru.
    

"Proses dalam satu minggu ini, atau satu bulan ini, kita mengaktifkan proses deteksi kepada masyarakat yang punya potensi penularan Covid. Ini rekor terbanyak di Jakarta, sebelumnya 16 April itu 223 kasus,’’ kata Anies. 
     

Tapi angka itu, lanjutnya,  bukan karena ada penularan baru. Angka tertinggi  Selasa (9/6) lalu itu bukan berarti selama ini ada lonjakan kasus seperti yang dibayangkan. 
   

“Ada 40 dari 234 kasus itu merupakan data rapelan dari rumah sakit. 194 itu, 113 dari pasien, dan 110 kegiatan tracing Puskesmas," papar Anies dalam sebuah acara talkshow Selasa (9/6) malam.
     

Sebelumnya, dalam wawancara berbeda, Anies mengaku sangat berhati-hati menjalani PSBB transisi. Jika jumlah kasus positif corona dan angka kematian melonjak, Anies tak segan mengambil kebijakan emergency brake.    
      

"Jika angka-angka itu tiba-tiba melonjak ke level yang mengkhawatirkan, maka kami akan menarik remnya. Emergency brake adalah upaya terakhir kami," ujar Anies.  
      

Mengenai kegiatan perkantoran di masa PSBB transisi,  Anies  menegaskan, perusahaan hanya boleh mempekerjakan karyawannya sebanyak 50 persen saja di kantor. Sisanya tetap diminta bekerja dari rumah. 50 persen jumlah karyawan yang bekerja dari kantor, harus dibagi lagi menjadi dua shift jam kerjanya. Misalnya, shift yang pertama masuk pukul 07.00 WIB dan yang kedua masuk pukul 09.00 WIB. Hal ini dilakukan agar tidak ada penumpukan pada jam berangkat dan pulang kerja.

Baca juga : Gara-gara Corona, Pasangan Lain Rumah Di Inggris Dilarang Ngeseks

                                       
Sampel Tertunda
      
Menanggapi penambahan positif  Covid-19 yang signifikan, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyatakan, ini karena ada sampel yang tertunda dari beberapa laboratorium swasta. Di mana pada akhir pekan libur dan pengerjaan spesimen dilakukan pada hari Senin. 
    

"Sehingga, hasil tes meningkat pesat pada pelaporan hari Selasa," kata Ani dalam keterangannya di Jakarta.  
     

Ani menyampaikan, tambahan kasus positif Covid-19 pada Selasa kemarin diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan spesimen dengan metode  PCR  pada Senin (8/6). Pemeriksaan spesimen dilakukan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) DKI Jakarta, laboratorium satelit, hingga laboratorium swasta.
     

Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat, sampai Senin (8/6), sudah ada 179.682 sampel, meningkat dari sebelumnya 177.332 sampel yang telah diperiksa dengan tes PCR untuk mengetahui jejak virus corona di lima wilayah DKI Jakarta.
     

"Untuk tes PCR pada 8 Juni 2020, dilakukan pada 2.343 orang. Sebanyak 1.762 tes dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru dengan hasil 194 positif  dan 1.824 negatif. Dengan tambahan 40 kasus rapelan dari beberapa laboratorium swasta, sehingga total kasus baru 234 positif," papar Ani. [FAQ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.