DKI Jangan Terlalu Lama Mikir Tarik Rem Darurat

RM.id  Rakyat Merdeka - Beberapa pekan terakhir, penambahan kasus corona di Jakarta berada di atas 500 orang per hari. Bahkan 8 Agustus lalu mencapai 721 orang. Karena itu, wakil rakyat Jakarta minta Pemprov DKI jangan terlalu lama mikir sebelum memutuskan menarik rem darurat.

Menurut perkiraan pakar epidemiologi dari Griffth University Australia, Dicky Budiman, penambahan yang mengkhawatirkan belum mencapai puncaknya.

“Puncaknya di Jakarta diperkirakan akan terjadi akhir Setember atau awal Oktober 2020," Prediksi Dicky.

Baca juga : Paksa Perusahaan Terapkan Kembali Kerja Dari Rumah

Dicky mengaku belum bisa memperkirakan kapan berakhir pandemi Covid-19 ini. Makanya Pemprov DKI Jakarta diminta terus memperbanyak testing Covid-19. “Perang lawan Covid-19 ini masih lama. Artinya, kita perlu memilih strategi yang tepat, efsien, dan efektif,” sarannya.

Sebenarnya, lanjut Dicky, Jakarta bisa mengendalikan pandemi ini. Hanya saja, masih kurang koordinasi dengan wilayah penyangga. Ini perlu ditingkatkan karena arus perpindahan orang dari dan menuju Jakarta sangat besar setiap harinya.

“Menurut saya, untuk saat ini belum saatnya diterapkan rem darurat. DKI Jakarta saya lihat masih bisa mengoptimalkan tes lacak isolasi yang disinergikan dengan semua daerah penyangga Ibu Kota,” ungkap Dicky.

Baca juga : Terapkan Lagi WFH Sampai Akhir Tahun

Baginya, kebijakan rem darurat akan diperlukan saat puncak atau menjelang puncak Covid-19. Pendapat berbeda disampaikan Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Ahmad Idris. Baginya pemberlakuan kebijakan rem darurat sudah saatnya dilakukan.

Kembali terapkan PSBB awal yang lebih ketat. Sebab, warga Jakarta saat ini sudah dagdigdug dengan penambahan positif di atas 500 orang per hari. “PSI sekali lagi menagih program rem darurat yang konkret dan dijelaskan kriterianya apa,” tagih Ahmad.

Dia melihat, Pemprov DKI tak punya kebijakan yang efektif dalam menekan angka penularan Covid-19. Pemprov DKI juga tak punya perencanaan dan antisipasi yang tepat. Sejauh ini, hanya ada beberapa kebijakan yang termasuk rem darurat, yakni penerapan ganjil genap dan peniadaan kembali Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD).

Baca juga : Gara-gara Skandal Seks, Australia Terpaksa Lockdown Melbourne

Namun, Idris yakin, kedua kebijakan yang sifatnya parsial ini tidak akan efektif menekan angka kasus. Justru akan menyebabkan penambahan kasus Covid-19 karena warga akan beralih ke kendaraan umum yang rawan kerumunan.

Dia meminta Anies lebih tegas dan ketat dalam menerapkan PSBB, meski saat ini DKI Jakarta kembali memperpanjang PSBB transisi untuk keempat kalinya. "PSBB masa transisi masih gagal dan belum bisa menekan angka penambahan kasus Covid 19,” ujarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.