Dark/Light Mode

Pengelolaan Anggaran DKI Tak Menyerap Tenaga Kerja

Kamis, 12 November 2020 05:46 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memakai masker usai menghadiri rapat paripurna Raperda P2APBD di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (7/9/2020). (Foto : twitter)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memakai masker usai menghadiri rapat paripurna Raperda P2APBD di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (7/9/2020). (Foto : twitter)

RM.id  Rakyat Merdeka - Pengelolaan anggaran Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dinilai tidak berkualitas. Sebab, belanja daerah tidak berdampak terhadap penambahan lapangan kerja di Jakarta.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, William Aditya menilai, masalah pengangguran di Jakarta bisa teratasi jika belanja daerah memberikan efek berantai guna membangun ekonomi yang kian terpuruk.

Baca juga : Walaupun Pandemi, Kinerja Bank DKI Tetap Kinclong

“Karena ada masalah pengangguran, maka belanja Pemprov DKI perlu diarahkan untuk hal- hal yang memiliki multiplayer effect tinggi untuk membantu memacu pertumbuhan ekonomi,” saran William.

Menurut politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, belanja Pemprov DKI Jakarta memiliki peran penting menggerakkan ekonomi di masa pandemi. Misalnya, belanja modal konstruksi atau pembangunan infrastruktur yang bisa menyerap tenaga kerja dan menghidupi rantai pemasok konstruksi.

Baca juga : Apes, Pencuri Tinggalkan Identitas Di Rumah Korban

“Namun sayang, sebagian besar belanja Pemprov DKI (tahun 2020) didominasi oleh belanja operasional. Dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) sekitar Rp 60 triliun, belanja modal hanya sekitar Rp 3 triliun,” ungkapnya.

Dia menyayangkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik semua pos belanja Penyertaan Modal Daerah (PMD) di beberapa program pembangunan. Proyek pembangunan yang sebenarnya bisa menyerap tenaga kerja, lanjut William, justru mandek, seperti proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) atau pembangkit listrik tenaga sampah di Sunter, Jakarta Utara.

Baca juga : KAI Gencar Selamatkan Aset Negara Melalui Sertifikasi Dan Penertiban

“Seharusnya skema proyek ini diubah dari kerja sama investasi menjadi penugasan melalui PMD, sehingga bisa lebih pasti kapan akan bisa selesai,” paparnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.