DPRD Soroti Penurunan Kepatuhan Prokes Di DKI

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meningkatkan penerapan protokol kesehatan (prokes) di panti sosial. Sebab, ada temuan 19 panti asuhan di Jakarta menjadi klaster penyebaran virus Corona.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi melihat, beberapa hari terakhir, penerapan prokes di fasilitas pelayanan publik milik Pemprov mulai kendor. Ada temuan petugas di pintu masuk tidak melakukan pengecekan suhu kepada pengunjung.

Dia meminta, tertularnya ratusan orang penghuni panti sosial di wilayah Cipayung, Jakarta Timur, harus menjadi pembelajaran. Dinas Sosial (Dinsos) harus membatasi interaksi warga panti dengan orang luar. Desember lalu, ratusan orang penghuni panti sosial di Cipayung, dilaporkan tertular Covid-19.

Baca juga : Zona Oranye Belum Aman, Satgas Dorong Daerah Terus Tingkatkan Disiplin Prokes

Penularan diduga dari dua sumber. Pertama, yakni petugas yang selama ini melayani. Sebab, petugas panti sering ke rumah sakit untuk mengambil obat dan mengantar penghuni panti konsultasi. Kedua, berasal dari pasokan bahan baku makanan maupun air mineral dari petugas. Pasokan bahan makanan ini didatangkan dari sejumlah pasar tradisional di wilayah Jakarta Timur.

“Dinsos harus betul-betul mengecek kesehatan pengunjung panti,” pinta Prasetyo, kemarin.

Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria meminta, Dinsos rutin mengecek sejumlah panti asuhan. Panti asuhan bisa menjadi klaster penyebaran Corona. Karena, pegawai panti menjalani kegiatan keluar masuk panti.

Baca juga : Polisi Tahan 2 Tersangka Penganiayaan Wartawan Flores Timur

Iman mendorong Pemprov maupun pihak panti asuhan untuk rutin melakukan tes, baik itu rapid tes antigen maupun swab terhadap pegawai panti.

“Karyawannya ini nih yang masih berhubungan dengan keluarga, dengan orang lain, itu yang harus pertama kali rutin diadakan checking. Minimal rapid antigen,” jelas Iman.

Politikus Partai Gerindra itu juga mendorong agar Dinsos maupun pihak panti swasta memberikan vitamin kepada warga binaannya. Ia juga menganjurkan setiap panti memiliki klinik khusus.

Baca juga : Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Positif Corona, Sidang Kasus Suap Proyek SPAM Ditunda

“Enggak semua panti ada klinik, saya akan anjurkan nanti panti-panti harus punya klinik. Minimal nanti dokter, enggak usah stay, tapi bisa keliling. Jadi, kalau ada apa-apa klinik periksa,” jelas Iman.

Pemprov juga harus rutin melakukan tes kepada warga binaan. Hal ini agar mencegah meluasnya klaster penyebaran Covid-19 dari panti asuhan.

“Terus warga binaan tidak diperiksa, itu kan kita enggak tahu, jangan-jangan OTG (tanpa gejala) semua,” paparnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.