Maunya Imin Cs Tak Seperti Maunya Rakyat

 Sebelumnya 
Baik mereka yang konstituen parpol koalisi pemerintahan maupun partai politik oposisi, yang terpelajar maupun yang berpendidikan rendah, yang mapan secara ekonomi maupun ekonomi kecil, mereka yang tinggal di perkotaan maupun pedesaan, mereka yang pro sistem demokrasi maupun mereka yang pro negara Islam.

“Mayoritas menyatakan menolak wacana atau usulan penundaan Pemilu maupun presiden tiga periode,” ujar peneliti LSI, Ardien Sopa, saat merilis survei soal isu penundaan pemilu ini, kemarin. Di segmen mereka yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi, sebesar 65,1 persen menentang penundaan Pemilu. Sedangkan di pemilih yang menyatakan tak puas dengan kinerja Jokowi, angka yang menentang penundaan Pemilu jauh lebih besar, yakni 87,3 persen.

Sementara di segmen pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikannya, responsnya semakin tinggi pula penolakan mereka terhadap wacana penundaan pemilu. “Dari data ini bisa dilihat pemilih yang puas kinerja Jokowi itu juga menolak penundaan. Penolakan ini merata di segala segmen,” ulas Ardien.

Baca juga : Demokrasi Indonesia Menuju Sakaratul Maut

Bukan hanya masyarakat luas, sambung Ardien, ternyata pendukung PKB juga menolak keinginan Imin Cs untuk menunda Pemilu.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dalam survei yang dirilis lembaganya, 69,9 persen pemilih PKB menolak usulan penundaan Pemilu. Sementara 22,4 persen lainnya setuju, dan sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.

“Hampir 70 persen pemilih PKB sendiri juga tidak setuju dengan klaim ketua umumnya, Cak Imin,” kata Burhan. Karena mayoritas rakyat menolak penundaan pemilu, pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menyarankan Imin Cs insyaf. Tak perlu menggelar rembuk nasional. Apalagi, topik yang bakal dibahas inkonstitusional, melawan undang-undang.

Baca juga : Imin Tahan Malu

Pria yang akrab disapa Hensat ini meminta pembicaraan soal penundaan pemilu dihentikan saja. Tak terkecuali ke Imin dan sejumlah politisi lain yang ikut-ikutan.

“Sebaiknya dihentikan lah pembicaraan tentang penundaan pemilu ini. Dan PKB harusnya bisa kembali ke jalur konstitusi, jangan mengkudeta KPU, dan jangan menyerah dengan aktor intelektual yang menginginkan penundaan pemilu. Kembali saja ke jalur yang benar, pemilu tetap 14 Februari 2024,” pungkasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai, PKB mungkin sedang bermain-main dengan api. Jika permainannya salah, bisa terbakar.

Baca juga : KPU Lamongan: Pemilu Dan Pilkada Tak Akan Ditunda

“Namun jika mainnya bagus akan selamat,” ulas Ujang saat dihubungi, tadi malam.  [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.