Koalisi Senang Oposisi Girang

 Sebelumnya 
Pemerintah juga tengah menyusun skenario, karena kondisi geopolitik di Eropa tersebut berdampak pada ekonomi Indonesia. “Kita berpikir ke depan. Jangan berputar-putar bangsa ini berbicara yang tidak produktif. Bicara perpanjangan, bicara tiga periode. Presiden sudah jelas, mau ngomong apa lagi. Masih lagi dipersoalkan. Sekali lagi, saya ingatkan sudah cukup berpolemik tentang ini,” harapnya.

Sikap tegas Jokowi itu juga disambut baik oleh koalisi dan oposisi. Politisi PKB Luqman Hakim menanggapi pernyataan Jokowi itu dengan metafora: batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu.

“Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden tiga periode,” kata Luqman, kepada wartawan, kemarin.

Baca juga : Luhut Disuntik Vaksin Cak Imin Urusin Reog

Pihak oposisi juga girang. PKS salah satunya. Politisi PKS, Hidayat Nur Wahid memuji pernyataan Jokowi, terkait penundaan pemilu yang dinilainya tak lagi bersayap tersebut.

“Bagus sekali. Penegasan tak bersayap seperti ini yang diharapkan. Semoga tidak ada ralat dari Istana,” kata Wakil Hidayat kepada wartawan, kemarin.

Namun, Wakil Ketua MPR ini berharap, peringatan Jokowi kepada anak buahnya itu tidak berlalu hanya di bibir saja. Harus ada tindakan nyata. “Presiden (harus) menegur atau menghukum relawan/menterinya yang masih ngotot dengan penundaan atau 3 periode yang tak sesuai dengan arahan presiden Jokowi,” harapnya.

Baca juga : Fokus Kerja, Jokowi Larang Menteri Bicara Perpanjangan Jabatan Presiden

Fadli Zon, yang selama ini sering nyinyir ke pemerintah, ikut memuji Jokowi. “Menurut saya pernyataan itu bijak. Jadi biarlah pemilu itu sudah ada jadwalnya, dan jadwal itu sudah disepakati oleh DPR maupun pemerintah yaitu tanggal 14 Februari 2024,” kata anggota DPR dari Gerindra itu.

Kendati demikian, dalam kacamata pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, pernyataan pamungkas Jokowi merespons polemik penundaan pemilu itu, masih kurang serius. “Karena tanpa disertai oleh 2 hal,” ucap Adi, ketika dikonfirmasi, tadi malam.

Hal pertama, sebut Adi, harusnya presiden dalam pidatonya disertai pernyataan tidak mau perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Kedua, sentilan dan kemarahan itu ada gunanya kalau menteri yg memberi kegaduhan itu diganti.

Baca juga : PKB Mau Rebut Kandang Banteng

“Jika itu dilakukan, maka dua jempol dari masyarakat. Tanpa itu, berarti hanya pernyataan politik normatif saja dari presiden,” pungkasnya. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.