Pertamina Disuntik Obat Kuat Dong

 Sebelumnya 
Menurut dia, keterlambatan pemerintah membayar utang kompensasi akan mempengaruhi reputasi Pertamina dalam mencari investor saat menerbit­kan obligasi. Karena itu, pemerintah diminta memikirkan hal itu. Kalau peringkat kredit turun karena pemerintah terlambat bayar utang, Pertamina terkena penambahan biaya bunga.

“Ada inefisiensi dalam penerbitan obligasi, ada tambahan biaya cost of fund yang disebabkan keterlambatan pembayaran piutang oleh pemerintah,” katanya.

Abra setuju, kebijakan Sri Mul un­tuk menambah anggaran subsidi bagi Pertamina. Pasalnya, Pertamina tidak diberikan keleluasaan menyesuaikan harga, di sisi lain harga jual jauh di bawah keekonomian. “Tambahan subsidi mendesak memang,” ujarnya.

Baca juga : Skuad Makin Solid, Pesut Etam Yakin Masuk Papan Atas

Kendati pemerintah sudah mendapatkan lampu hijau untuk tambahan subsidi, lanjut Abra, tidak boleh dilupakan target pemerintah ubah mekanisme subsidi jadi subsidi tertutup. Kebijakan subsidi ini terhadap komoditas tidak bisa terus didiamkan. Tambahan subsidi saat ini saja karena Indonesia mendapatkan windflow dari tax sehingga dari sisi anggaran fiskal memungkinkan.

“Tapi, kalau dibiarkan semisal APBN nantinya nggak bisa tutup subsidi, jadi bom waktu. Pemerintah tak bisa terlena, harus percepat reformasi subsidi energi. Jadi, nanti tambahan subsidi kompen­sasi bisa ditekan,” ujarnya.

Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede sepakat, perlu ada solusi agar keuangan Pertamina tidak terganggu karena ditugaskan menyediakan dan mendistribusikan BBM dan LPG ke seluruh wilayah Indonesia. Menurut Josua, penetapan Pertalite sebagai BBM Penugasan memiliki konsekuensi sendiri, yakni harus adanya kompensasi yang memang sudah dijanjikan oleh pemerintah. Dari kondisi tersebut, terlihat bahwa Pertamina yang akan menang­gung defisit dari harga yang dijual saat ini dengan harga keekonomian dari Pertalite.

Baca juga : Nongol Di Partai Din, Gatot Direbutin

“Kondisi tersebut akan berdampak pada kinerja keuangan Pertamina pada 2022. Pemerintah pun perlu mengalo­kasikan anggaran untuk mengkompen­sasi selisih harga yang dibebankan ke Pertamina," katanya.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto mengatakan, penugasan BBM seperti sekarang, pada dasarnya bertujuan menjaga agar negara hadir dalam pemenuhan kebutuhan energi masyarakat. Skema kompensasi yang diberikan kepada Pertamina pun dinilai sudah tepat. “Tapi yang harus jadi perhatian adalah waktu pembayaran kompensasi,” katanya.

Menurut Mulyanto, masyarakat harus mengetahui bahwa pemerintah menjanjikan adanya kompensasi ketika harga BBM di bawah harga keekonomian, akan tetapi mekanisme pembayarannya kerap jadi masalah. Ujungnya yang harus menerima dampaknya tentu badan usaha yang ditu­gaskan, dalam hal ini Pertamina. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.