Dark/Light Mode

Biaya Pemilu Parpol Ditanggung Pemerintah 100 Persen

Negara Bokek, Rakyat Tak Rela

Senin, 20 Juni 2022 06:30 WIB
Ilustrasi Anggaran Pemilu. (Foto : Istimewa).
Ilustrasi Anggaran Pemilu. (Foto : Istimewa).

 Sebelumnya 
Akun @TorangPSi mengatakan, usulan Fahri Hamzah bisa direalisasikan. Namun dengan syarat, parpol dikurangi menjadi dua saja. Kata dia, jumlah parpol yang sedikit supaya tidak memberatkan masyarakat.

“Kalian menang banyak duit. Rakyat mau kalah atau menang, jadi korban,” ujarnya.

Menurut @maspoedj, anggaran untuk parpol sudah ada dan dihitung berdasarkan perolehan suara pemilu atau kursi di parlemen. Untuk partai baru yang belum dapat kursi, biaya ditanggung sendiri.

Baca juga : Imin Rayuannya Nggak Laku

“Kalau nggak kuat ya bubar saja,” saran @maspoedj.

“Pemilu biaya yang sangat besar jadi beban rakyat. Eh...hasilnya cuma kelas tukang becak dan maling bansos,” cetus @AbalSbal.

Akun @AndiEnvio mengatakan, tidak ada jaminan jika biaya parpol ditanggung negara, maka bohir-bohir lepas tangan. Kecuali, jika ada undang-undang pembiayaan parpol yang ketat. “Seperti Jerman, yang memungkinkan semua diaudit, ya ok saja,” katanya.

Baca juga : RKUHP Kok Tajam Ke Rakyat, Malahan Tumpul Ke Pejabat

Sementara, @akocktea menilai, usulan Fahri Hamzah masuk akal. Yaitu, agar parpol tidak mencari donatur ke pengusaha yang akan menjadi benalu dalam pembuatan kebijakan publik pada saat orang yang didukungnya menang pemilu.

“Kalau partai dibiayai negara, duitnya bisa diaudit. Jadi cukong bisa distop,” timpal @akundihackmulu.

“Hei para masyarakat, kalau para orang kaya biayai partai, memang nggak bakal minta balik modal tuh? Zaman sekarang mana ada orang mau modalin gila-gilaan tanpa ada tujuan apa pun,” sambung @gamapila.

Baca juga : Persib Vs Persebaya, Ridwan Ansori Menanti Amanah

Akun @NgedrugsA mengungkapkan, di negara maju biaya kampanye calon pejabat dibiayai negara. Tujuannya, supaya demokrasi terukur, dan pejabat yang terpilih memiliki moral bahwa dia diberi amanah karena murni pilihan rakyat bukan karena uang pribadi.

“Dengan berat hati, saya harus setuju karena kondisi sekarang para pemilik modal dengan mudah dapat akses politik buat mengisi pundi-pundi panama papersnya. Ya itung-itung bikin oligarki baru lah,” kata @DasDarmans. [ASI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.