Demokrat-PKS Mau Ikutan?

 Sebelumnya 
Persoalannya, siapa yang menjadi capres-cawapres dari koalisi tunggal itu? Menurut Qodari, peluang itu ada di Jokowi. Jika bukan Jokowi, rasanya gagasan itu akan bubar. 

"Karena tidak ada tokoh, yang punya kekuatan dominan yang diakui oleh semuanya dan diterima semuanya. Ya mau tidak mau, ya harus ada persetujuan amandemen 1945 dan Pak Jokowi bisa tiga periode," kata Qodari.

Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah memandang, koalisi tunggal hanya akan merusak demokrasi.

Dedi curiga, gagasan ini sebagai upaya mendorong Puan Maharani menjadi tokoh paling dominan. "Seharusnya, Hasto tetap optimis memenangkan Puan jika melihat soliditas PDIP," sindir Dedi.

Baca juga : Usut Kasus Korupsi Budhi Sarwono, KPK Periksa Wabendum Demokrat Lasmi Indaryani

Dedi juga yakin, Demokrat dan PKS tak akan mau ikut jika koalisi tunggal ini diwujudkan. "Membaca geliat Demokrat dan PKS, andai pun tidak ada peluang koalisi, mereka punya semangat bertarung tanpa kawan," pungkasnya.

Bagaimana tanggapan PKS dan Demokrat soal koalisi tunggal ini? Apakah mau gabung? Ketua PP PKS Mardani Ali Sera menyatakan tidak sepakat dengan gagasan Hasto. 

Menurutnya, demokrasi yang sehat itu karena ada kompetisi ide dan gagasan. Dengan kata lain, pada dasarnya demokrasi adalah kemampuan mengelola perbedaan. "Sementara koalisi tunggal bisa berujung pada tirani dan oligarki," kata Mardani, tadi malam.

Ia mengatakan, pihaknya akan terus berupaya agar hal itu tidak terwujud. Bagaimana caranya, tentu dengan silaturahmi politik, berdialog tentang kemajuan bangsa. "PKS akan terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak," cetus anggota Komisi III DPR itu.

Baca juga : Tak Jadikan Syarat Koalisi, Tapi Demokrat Tetap Dorong AHY Capres

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menghormati otonomi dan kedaulatan masing-masing partai dalam menentukan kebijakan politiknya. Namun, Demokrat sendiri menilai kerja sama yang baik harus dibangun di atas kesetaraan dan saling menghargai.

"Jadi tidak elok jika ada satu partai yang merasa lebih besar, lebih superior untuk mensubordinasi dan mendikte partai-partai lainnya. Aneh bagi kami jika kemudian ada partai yang merasa superior, mendikte partai-partai lainnya dalam pembentukan koalisi, apalagi hanya koalisi tunggal," ujar Kamhar.

Jika koalisi tunggal ini dikaitkan dengan Pilpres 2024, kata Kamhar, tentu ini akan bermasalah secara konstitusional dan kontraprofuktif dengan ikhtiar pendewasaan demokrasi.

Kamhar meminta Hasto menjelaskan lebih detail ide koalisi tunggal ini. Sebab, di pemerintahaan saat ini saja tidak ada koalisi tunggal. Ada Demokrat dan PKS yang berkoalisi dengan rakyat di luar pemerintahan.

Baca juga : NasDem-Demokrat-PKS Menyamakan Frekuensi

"Bagi PDIP yang tak memiliki kendala dengan PT, tentu memiliki banyak opsi. Bisa jalan sendiri, ikut dalam koalisi yang sudah terbentuk, atau membentuk koalisi baru. Namun, bagi parpol lainnya, membentuk koalisi menjadi keharusan. Karenanya, wajar jika sejak jauh-jauh hari melakukan kerja politik membangun koalisi," tutur Kamhar.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.