Tandanya Kas Negara Nggak Baik-baik Saja

 Sebelumnya 
“Tapi masih belum ada info jelas,” ujar Zaki. Karena itu, pihaknya akan segera bertemu dengan Kemenkeu untuk mem­inta penjelasan atas wacana tersebut.

Direktur Riset Center of Reform Economic (CORE) Piter Abdullah men­gatakan, pembayaran uang pensiun PNS tidak bisa begitu saja dipisahkan dari kewajiban Pemerintah Pusat. Perlu pemetaan baru menentukan PNS yang bekerja di daerah dan pusat.

“Tidak bisa begitu dipisahkan. Kalau mau dipisahkan harus untuk ASN baru. Ditetapkan dulu mana ASN daerah, mana ASN pusat,” kata dia.

Baca juga : Syarief Hasan: Dana Pensiun PNS Bukan Beban Negara

Dia menuturkan, jika Pemerintah tetap bersikukuh ingin memisahkan, maka perlu ada lembaga pengelola pensiun yang terpisah dari PT Taspen (Persero).

“Masing-masing daerah bikin lembaga dana pensiun sendiri-sendiri,” ungkapnya.

Netizen tidak setuju Pemerintah Pusat tidak lagi membayar kewajiban pen­siunan PNS daerah. Alasannya, Pemda sudah banyak menyetor dana untuk Pemerintah Pusat.

Baca juga : Sri Mulyani: Pembiayaan Penurunan Emisi Karbon Bisa Pakai Sukuk Wakaf

Akun @_timurlenk mengatakan, logika atau alasan Kemenkeu dalam wacana ini tidak tepat. Kalau mau dibedah, tesis kayak begitu bakal memperkuat keingi­nan daerah sepenuhnya merdeka. “Aduh kacau logikanya. Serius. Bisa bubar ini negara, kalau logika pusat kayak gini,” ujarnya.

“Hasil bumi di daerah sampai ke pelosok, konsesi tambang di daerah sampai merusak alam dan air sungai yang menjadi urat nadi kehidupan lokal, pajaknya dipungut dan dinikmati di pusat lebih banyak. Fair, ng­gak,” kata @kapten_imel.

“Pajak yang dipungut/dipotong di se­bagian besar transaksi belanja daerah yang pakai dana APBD itu masuk kategori pajak pusat, fair nggak,” kata @rejanuugg.

Baca juga : Bamsoet Dorong Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perguruan Tinggi Swasta

“Kalau sudah mulai banyak dana yang mau dipotong-potong, tandanya kas negara sedang tidak baik-baik saja,” sambung @ubi_bakar_madu.

Akun @gaktauakupusing mengung­kapkan, tidak semua daerah punya APBD bagus. Wacana tersebut dipastikan akan memberatkan Pemda. Pensiunan PNS mau dibebankan ke daerah merupakan kebijakan aneh “Sumpah. Semakin ke sini kenapa pegawai makin dicekik sih,” cetusnya.

Menurut @PenyairRadikal, kalau mau seperti itu, maka hentikan semua pajak dari daerah untuk Pemerintah Pusat. Semua pajak dari kekayaan daerah ter­masuk tambang, masuknya di daerah masing-masing dan tidak usah disetor ke Pemerintah Pusat.”Fair kan,” tutur @ PenyairRadikal. [ASI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.