Atasi Polusi Udara, DPR Minta Pemerintah Belajar Dari China

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menyarankan pemerintah mencontoh langkah-langkah drastis yang pernah dilakukan pemerintah China saat dikepung polusi udara ekstrem. 

Sebab, menurutnya perlu terobosan yang jitu dalam mengatasi memburuknya kualitas udara di Jakarta. 

“Mereka (China) berhasil menangani polusi udara karena fokus mengubah sumber energi di tiga sektor, yakni  industri, transportasi, dan perumahan," kata Handoyo, Selasa (29/8).

Menurutnya, kalau China bisa atasi polusi udara di negaranya, maka seharusnya Jakarta pun juga bisa. Yang penting, upaya pengendalian dan penanganan udara buruk ini dilakukan secara holistik dan berkesinambungan.

“Kalau semua pihak, baik pemerintah, swasta, terutama masyarakat secara sadar mau bergotong-royong menerapkan kebijakan menuju udara bersih secara berkesinambungan, maka pada saatnya, polusi udara di ibu kota bisa kendalikan,” sambung politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Lebih lanjut, Handoyo mengatakan, menyikapi kondisi udara Jakarta yang saat ini kian memburuk, ada beberapa catatan yang patut mendapat perhatian. 

Yang paling penting, pengendalian polusi harus dilakukan secara menyeluruh, serta ditandai dengan adanya kebijakan yang berkelanjutan. Ada kebijakan jangka pendek, menengah dan panjang.

Baca juga : Kemenperin Wajibkan Industri Laporkan Pengendalian Emisi Seminggu Sekali

Ia menyadari bahwa mengatasi polusi udara seperti di kota Jakarta yang padat kendaraan juga padat pabrik tidaklah mudah. 

"Suatu kebijakan jangka pendek, katakan misalnya seperti pembatasan jumlah kendaraan, tidak akan serta merta mengubah udara jadi bersih. Jadi kebijakan ini harus berlanjut dengan kebijakan jangka menengah dan panjang,” jelasnya.

Kebijakan jangka pendek tersebut, yakni mengurangi buangan emisi kendaraan di ibu kota negara ini harus dilakukan secara signifikan sebagai upaya mengurangi kepekatan udara di Jakarta. 

“Strategi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, mengurangi kontribusi polusi udara yang di sebabkan oleh buangan emisi kendaraan saya kira cukup signifikan,’’ katanya.

Kebijakan jangka pendek lainnya, sambung Handoyo, diantaranya dengan mengurangi jumlah kendaraan, yanh kemudian dapat dilanjutkan dengan kebijakan jangka menengah. Antara lain, ajakan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya yang bekerja di Jakarta untuk Work From Home (WFH) secara bergantian.

"Para ASN yang bekerja di pemerintahan sebaiknya digilir agar WFH. Entah itu 50 persen atau berapapun persentasenya, itu bisa sedikit mengurangi beban polusi udara,” yakinnya.

Namun dia mengingatkan, upaya mengatasi polusi dengan pengurangan kendaraan serta WFH sebagian karyawan, baiknya juga diterapkan pada pula perusahaan swasta. 

Baca juga : Kualitas Udara Di Jakarta Hari Ini Tidak Sehat, Tapi Lebih Baik Dari Kemarin

“Meskipun pihak swasta ikut berkolaborasi, bersama-sama  mengurangi beban polusi udara di Jakarta dengan mengajak karyawannya WFH secara bergantian, tetap saja, upaya tersebut belum mencukupi,” katanya.

Sementara untuk kebijakan jangka panjang, jelas politisi muda asal Jawa Tengah ini, bisa ditempuh dengan mendorong penggunaan energi ramah lingkungan. “Energi panas bumi, meski mahal tapi itu perlu dikalkulasi, perlu dihitung dengan cermat,” wantinya.

Handoyo juga menyinggung perlunya batasan buangan emisi yang dikeluarkan pabrik-pabrik yang beroperasi di seputar  Jabodetabek yang belakangan disebut-sebut salah satu biang kerok polusi, juga perlu dikontrol dan ditertibkan.

“Harus ada batasan toleransi menyangkut emisi pabrik tersebut.  Kalau melewati batas toleransi, ada denda. Jika ada denda, maka pada waktunya, mereka akan berpikir untuk menggunakan teknologi yg lebih ramah lingkungan. Ini kebijakan,” katanya.

Dikatakan dia, dalam kondisi darurat saat ini, teknologi rekayasa cuaca juga layak dilakukan. Walau teknologi rekayasa cuaca ini terbilang mahal biayanya, namun kebijakan ini perlu ditempuh mengingat jumlah masyarakat penderita penyakit Infeksi Pernafasan Saluran Atas atau ISPA, jumlahna terus meningkat tajam. 

Selain itu, penggunaan transportasi massal  seperti Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line, Mass Rapid Transit (MRT) ataupun LRT juga harus digelorakan.  

“Ke depan, siapapun pemimpin, harus melanjutkan program transportasi massal. Pemanfaatan transpirtasi massal ini merupakan kebijakan jangka panjang untuk menciptakan langit yang bersih,” sebutnya.

Baca juga : Atasi Polusi Udara, Wapres Minta Uji Emisi Kendaraan Digencarkan

Satu hal yang menurut Handoyo sangat penting, yakni bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat  untuk ikut menjaga menjaga udara di Jakarta. 

Masyarakat harus mengetahui bahwa polusi udara itu bisa mengurangi harapan hidup setiap warga Jakarta. 

"Dengan adanya pemahaman seperti itu, warga akan ikut menjaga lingkungannya. Warga akan menggunakan masker. Ikut menjaga  kebersihan udara Ibukota, misalnya, memilih menggunakan transportasi massal seperti MRT ketimbang menggunakan kendaraan pribadi,” katanya.

Terlepas dari kebijakan tersebut, Handoyo meyakini, untuk mengatasi problem polusi udara di Jakarta, pemerintah saat ini sudah punya pembanding.  Pemerintah sudah belajar dari keberhasilan negara lain, contohnya  China, mengatasi masalah polusi udara. 

“Saya kira pemerintah sudah punya pembanding, punya kajian. Tinggal bagaimana implementasi kebijakan jangka pendek, menengah dan jangka panjang,”  pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.