Dark/Light Mode

Perludem Usul Pembentukan Regulasi Hukum Khusus Netralitas TNI-Polri

Minggu, 31 Desember 2023 15:51 WIB
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kahfi Adlan Hafiz. Foto: Istimewa
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kahfi Adlan Hafiz. Foto: Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Kahfi Adlan Hafiz menegaskan netralitas TNI-Polri di Pemilu 2024 jangan cuma dijadikan sebagai alarm.

Namun, penyelenggara Pemilu harus mendeteksi lebih jauh apa yang menjadi pemicu TNI-Polri tidak netral.

"Misalnya ada konflik kepentingan, kedekatan-kedekatan personal dengan aktor-aktor politik dan seterusnya. Nah, ini harus dideteksi dengan baik," kata Kahfi saat dihubungi, Minggu (31/12/2023).

Baca juga : Akademisi Ingatkan Pentingnya Netralitas Polri Di Pemilu

Kahfi mengusulkan untuk dibentuk satu kerangka hukum yang tepat. Tujuannya guna mencegah adanya persoalan netralitas TNI-Polri.

"Jadi, bukan hanya sekadar mengingatkan dan terus mengingatkan. Betul, mengingatkan itu penting. Namun, kita juga mesti mendeteksi problem, komitmen TNI-Polri secara institusional dan personal untuk menjaga netralitas mereka," ungkapnya.

Dia bilang, jika TNI-Polri tidak netral maka dampaknya akan sangat bahaya. Taruhannya kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu. Termasuk Pemerintah.

Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Kuat, Regulasi Harus Berkelanjutan

"Akan sangat bahaya ketika TNI-Polri tidak bisa netral dan tidak bisa menghadirkan ruang yang setara bagi tiap kandidat, dan aktor-aktor poltik. Tentu, ini jadi satu hal yang perlu diperhatikan," ucap dia. 

Kahfi tidak menampik hari-hari ini muncul beberapa indikasi dan dugaan bahwa TNI-Polri tidak netral.

"Sekarang sudah masuk kampanye terbuka. Tentu, ini menjadi tahapan-tahapan yang rawan adanya keterlibatan TNI-Polri memenangkan salah satu peserta Pemilu tertentu," sebut dia.

Baca juga : Pendekatan Berbasis Data, BPJS Kesehatan Rilis Buku Tabel Mortalitas

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah pesan khusus kepada TNI-Polri terkait penyelenggaraan Pemilu 2024.

Kedua instansi tersebut diminta menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024, dengan cara menjaga netralitas.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.