Setgab Atau Barisan Nasional Dibahas Setelah 20 Maret 2024

RM.id  Rakyat Merdeka - Wacana pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) atau barisan nasional untuk sementara ditunda. Gerindra sebagai parpol utama pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming meminta pembahasan setelah 20 Maret 2024. Tepatnya, setelah KPU resmi mengumumkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang.

Permintaan agar wacana pembentukan Setgab bagi parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) ditunda disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman. Kata dia, saat ini belum waktu yang tepat mempertimbangkan wacana pembentukan Setgab. Menurutnya, usulan itu baru bisa dibahas setelah KPU rampung melakukan rekapitulasi perolehan suara pemilu di tingkat nasional pada 20 Maret 2024.

“Kita belum bisa bahas wacana tersebut. Mungkin setelah tanggal 20 kita baru bisa diskusikan," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu, (16/3/2024).

Saat ini, lanjut dia, Gerindra masih fokus mengawal perhitungan suara berjenjang yang dilakukan KPU. Baik itu memantau suara pilpres maupun caleg-calegnya yang lolos ke Parlemen.

“Sekarang kan belum semua rampung, baik Pilpres dan terutama Pileg,” pungkasnya.

Baca juga : Duh, Kasihan Tenaga Honorer Dan Perangkat Desa

Usulan pembentukan Setgab awalnya disampaikan Ketua Bappilu Partai Demokrat (PD) Andi Arief. Dia menawarkan dua opsi kepada Prabowo Subianto sebagai Capres yang sementara meraih suara tertinggi dalam rekapitulasi nasional KPU.  Pertama, mengedepankan persatuan nasional. Kedua, pembentukan Setgab Koalisi Pemerintahan seperti era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Daulay ikut merespon usulan Andi Arief. Dia mengatakan siapa pun boleh mengajukan usulan, tapi keputusannya tetap berada di tangan presiden terpilih.

“Siapa pun boleh mengajukan usulan. Bisa jadi masukan dan referensi,” kata Saleh.

Meski begitu Ketua Fraksi PAN DPR ini mengatakan, usulan tersebut tidak bisa diterapkan begitu saja karena perlu dikaji secara mendalam. Selain itu, pembahasannya harus melibatkan para ahli, agar aspirasinya dapat diaplikasikan secara komprehensif.

Ketua Fraksi PAN di DPR ini pun menekankan, pembahasan Setgab saat ini terlalu prematur, sebab KPU belum mengumumkan siapa pemenang Pilpres. Ditambah lagi, akan ada gugatan yang dilakukan pihak 01 dan 03 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga : DKI Siapin Anggaran KJMU Rp 171 Miliar

“Kalau sekarang takut dibilang kecepatan. Saat ini, semua serba salah. Lebih baik santai dan ikut bersama-sama menjaga keteduhan dan kesejukan,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng menilai pembentukan Setgab di zaman SBY tak terlalu berdampak banyak. Karena menurutnya partai bakal sibuk mengurus urusan masing-masing.

“Jadi tentunya ini semua si presiden terpilih Pak Prabowo yang akan memutuskan dia lebih nyaman bentuknya kayak gimana,” ujar Mekeng.

Selain itu, Mekeng mengatakan, dinamika politik sampai saat ini terus berlangsung. Sebab, KPU sendiri belum mengumumkan siapa presiden terpilih yang nantinya punya keputusan tertinggi soal Setgab.

Dia hanya berharap, komunikasi antara presiden terpilih dengan koalisi parpol pengusungnya tetap berjalan dengan baik. “Kalau soal program-program itu kan mestinya program presiden ya, bukan koalisi,” pungkasnya.

Baca juga : Atletico Madrid Vs Barcelona, Misi Kudeta Kursi Girona

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai, usulan pembentukan Setgab seharusnya tidak perlu diperdebatkan. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan selanjutnya tetap solid untuk mewujudkan janji-janji yang telah diberikan.

“Apakah Prabowo ingin melakukan pengimbangan kekuasaan dengan melakukan berbagai hal yang terkait agar parpol bergantung padanya, atau ingin membangun komunikasi dengan membentuk Setgab,” ujarnya.

Meski begitu, Arifki menekankan pembentukan Setgab tentu akan menjadi alat tawar tersendiri buat para parpol mitra koalisi. Sebab, mereka tentunya tidak ingin ada partai di luar koalisi pengusung Prabowo-Gibran yang terlibat dalam pemerintahan.

Arifki lantas mengusulkan pemerintahan yang akan datang tetap mempertahankan pola pemerintahan Presiden Jokowi. Yaitu dengan memberikan ruang partai politik di luar koalisi untuk menjadi mitra demi menjaga iklim pemerintahan.

“Tapi kita lihat saja apakah Prabowo memberi ruang partai di luar koalisi untuk masuk agar menjaga loyalitas atau cuma partai yang dari awal membentuk koalisinya,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.