Rini Orang Pertama Yang Bongkar Jiwasrayagate

 Sebelumnya 
Sebelumnya, Jaksa Agung, ST Burhanuddin menyatakan sudah membidik “garong” dalam kasus Jiwasrayagate. Tapi, korps adhyaksa menunggu penghitungan kerugian negara tahap pertama yang tengah dilakukan BPK.

“Kami sudah punya ancar-ancar siapa pelakunya. Tetapi kami ingin betul-betul fixed (pasti) kerugian negaranya,” ujar Burhanuddin, Rabu pekan lalu. Targetnya, penghitungan kerugian negara itu sudah keluar dalam dua bulan.

“Dan itu insya Allah dalam waktu dua bulan kami sudah bisa mengetahui pelakunya yang betul-betul melakukan suatu perbuatan. Ini adalah kasus yang cukup besar,” tegasnya.

Kasus ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Adi Toegarisman menyatakan, penyidikan terkait kasus Jiwasraya sudah ditangani Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan laporan masyarakat.

Baca juga : Hari Ini, Kejagung Panggil 5 Saksi Kasus Jiwasraya

Pada 27 November 2018, jauh sebelum Pilpres, Kejati DKI menerbitkan surat perintah penyelidikan. Kemudian, dinaikkan ke tingkat penyidikan pada 26 Juni 2019. Namun, karena pertimbangan kasus besar, kasus itu diserahkan kepada Kejagung. KPK juga pernah menerima laporan kasus ini.

Menurut Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, laporan itu diterima pada April 2019. Namun, pimpinan lama ogah-ogah mengusutnya. Akhirnya, kejaksaan duluan yang menaikkan ke tingkat penyidikan. KPK pun tak cawe-cawe.

BPK mengendus, Jiwasraya sudah merugi sejak 2006. Tapi, mereka tutupi dengan rekayasa laporan keuangan alias window dressing.

Di laporan itu, perusahaan mencatatkan laba. Pada 2017, perusahaan mencatatkan memperoleh laba Rp 2,4 triliun. Tetapi laba itu tidak wajar karena ada kecurangan pencadangan Rp 7,7 triliun. Jika pencadangan sesuai ketentuan, harusnya perusahaan rugi.

Baca juga : Nama dan Pangkat Polisi Tersangka Kasus Novel Belum Jelas

Pada 2018, perusahaan merugi Rp 15,3 triliun. Kemudian, pada September 2019, perusahaan diperkirakan rugi Rp 13,7 triliun. Keuangan memburuk hingga November 2019, Jiwasraya mengalami negatif equity Rp 2,2 triliun.

Menteri BUMN, Erick Thohir, membenarkan, masalah di Jiwasraya sudah terjadi sejak 2006. Tanpa menyalahkan pemerintahan sebelumnya, Erick menyebut akan mencari solusi untuk persoalan itu. “Kita enggak mau dianggap BUMN melarikan diri (soal Jiwasraya), walaupun (bermasalah sejak) tahun 2006.

Di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, tentu kebetulan kami yang sedang coba bekerja sama memberikan solusi. Jadi bukan lempar problem. Kami harus menjadi solusi maker,” ucap dia.

Terpisah, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, meminta publik bersabar. Dia menyatakan, jika sudah ada hasil pembahasan soal Jiwasraya, hal itu akan diumumkannya bersama Erick Thohir.

Baca juga : Pemberlakuan De Minimis Kiriman Barang Selamatkan IKM

“Nanti kalau sudah (ada hasil), kita bersama-sama Pak Erick akan bikin statement bersama,” ujarnya di Gedung MA, kemarin. Ditanya soal lain, Sri mengelak. “Nanti ya. Sudah ya,” tuturnya sambil tersenyum. [OKT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.