Dark/Light Mode

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir

Tunda Pilkada Demi Keselamatan Bangsa

Selasa, 22 September 2020 14:37 WIB
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir (Foto: Istimewa)
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir (Foto: Istimewa)

 Sebelumnya 
Haedar menegaskan, ormas percaya kepada pemerintah. Serta menghargai kebijakan dan usaha yang telah dilakukan, dalam menangani Covid-19 maupun persiapan Pilkada.

Tapi, keadaan di lapangan juga penting menjadi pertimbangan. Jangan sampai, sejumlah hal terjadi seperti sekarang ini. Di mana kasus Covid naik angkanya, setelah new normal atau adaptasi baru diberlakukan.

Sehingga, rumah zakit kelebihan beban. Disiplin masyarakat pun tidak dapat dikendalikan dengan baik dan terkonsolidasi.

Baca juga : NU dan Muhammadiyah Minta Pilkada Ditunda, Fraksi PKB Yakin Jokowi Dengar dan Pertimbangkan

Demikian pula dengan persiapan Pilkada. Pada proses awal pendaftaran calon, sudah terjadi pelanggaran protokol kesehatan, yang tidak ada tindakan. Cobalah kaji apa yang akan terjadi, pada saat pelaksanaan Pilkada, yang sarat persaingan politik tinggi. Serta melibatkan massa yang besar, yang biasanya sulit dikendalikan.

"Perencanaannya biasanya baik tetapi di lapangan sering berbeda. Semoga semuanya sudah dipertimbangkan matang. Sehingga, pelaksanaan Pilkada di kala pandemi, benar-benar terkendali secara nyata, dengan pertanggungjawaban yang tinggi," tutur Haedar.

Ia menambahkan, Muhammadiyah bersama komponen bangsa yang lain memberi pandangan dan masukan, agar pelaksanaan Pilkada dikaji ulang dengan solusi penundaan.

Baca juga : Muhammadiyah Minta KPU Tunda Pilkada Serentak

Tentang kapan waktunya, tentu dirembuk bersama antara pemerintah dengan DPR dan KPU, yang melibatkan masukan ilmiah para ahli epidemiologi dan para ahli terkait penanganan Covid.

"Memang, tidak ada pihak yang bisa memastikan kapan pandemi ini berakhir. Lagi pula, Covid-19 ini memang tidak ada pemiliknya. Kenapa perlu minta kepastian kapan berakhir. Wabah yang satu ini juga tidak pilih-pilih korban dan penularannya. Apakah itu kegiatan keagamaan, atau politik demokrasi," papar Haedar.

"Kegiatan massal selalu menjadi rantai penularan yang rawan. Maka alangkah baik, pelaksanaan pilkada yang masih rawan Covid-19, dikaji ulang secara seksama dan menyeluruh. Kewajiban semua pihak itu ikhtiar, setidaknya mencegah wabah agar tidak makin meluas karena adanya kegiatan yang melibatkan massa," imbuhnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.