Megawati Pahlawan Demokrasi, Layakkah?

 Sebelumnya 
Usulan itu sudah disampaikan kepada Kementerian Sosial, Selasa (20/10). Surat tersebut juga sudah ditembuskan kepada Mega. Dia berharap, usulan itu bisa diterima oleh pemerintah dalam rangka menyambut Hari Pahlawan, 10 November 2020.

Dia mengakui, jika merujuk UU No 20 Tahun 2009 tidak ada gelar pahlawan demokrasi. Karena itu, dia berharap akan ada perubahan Undang-Undang yang mengatur pemberian gelar pahlawan itu.

Nantinya, pahlawan tidak serta merta harus yang sudah gugur. “Karena tidak ada diatur (di Undang-Undang) kami mengusulkan pahlawan demokrasi atau ibu demokrasi,” ungkap Albiner.

Baca juga : Terawan Kumat Lagi

Untuk diketahui, dalam UU No 20 Tahun 2009, definisi pahlawan dijelaskan di pasal 1 yang berbunyi, pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada WNI yang berjuang melawan penjajah di wilayah yang sekarang disebut NKRI yang gugur atau meninggal demi membela bangsa dan negara. atau semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara.

Sekjen Kemensos, Hartono Laras, belum mau berkomentar banyak tentang usulan tersebut. Dia bilang, usulan mengenai pemberian gelar pahlawan memang sudah banyak dari pemerintah daerah. Hanya saja, ia tak tahu berapa angka pastinya.

Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial (K2RS) Kemensos, Bambang Sugeng menambahkan, ada syarat khusus yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26. Syarat umum di antaranya adalah calon pahlawan merupakan warga negara Indonesia atau orang yang berjuang di wilayah yang kini menjadi wilayah NKRI.

Baca juga : Kenapa Belum Ada Pelaku Dan Motifnya

Nama itu juga harus memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, serta setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara.

Syarat lainnya, nama tersebut tak boleh terlibat dalam pidana dengan ancaman hukuman paling singkat lima tahun. Sedang syarat khusus, mengamanatkan sejumlah syarat. Pertama, mengajukan nama tokoh kepada pemerintah daerah. pengajuan itu harus disertai dengan hasil kajian dan gelar uji publik yang melibatkan sejarawan, akademisi, hingga masyarakat berpengetahuan.

Hasil kajian dan gelar uji publik itu wajib dituangkan menjadi jurnal. Nantinya, jurnal itu yang akan diserahkan kepada Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) untuk dipelajari. Jika lolos kajian TP2GD, barulah jurnal itu dapat diserahkan ke pemerintah daerah.

Baca juga : Gatot: KAMI Bawa Berkah Untuk Demonstran Bayaran

Selanjutnya, pemerintah daerah lah yang akan membawa pengajuan itu ke Kemensos.“Harus dikaji dulu oleh mereka. Setelah dikaji TP2GD dan berkas semuanya, termasuk foto, dokumen perjuangan itu diverifikasi oleh TP2GD, baru diusulkan ke pusat oleh gubernur pada Kemensos,” kata Bambang.

Bagaimana tanggapan PDIP? Politisi PDIP, Hendrawan Supratikno menghargai aspirasi dan niatan tulus dari JBMI tersebut. Namun, kata dia, menurut ketentuan perundangundangan, khususnya UU No 20 tahun 2009, kriteria, proses dan prosedur pemberian gelar pahlawan sudah diatur dan dibakukan.“Dengan demikian, semua aspirasi yang berkembang dalam masyarakat ditampung oleh tim yang memang bertugas untuk itu,” kata Hendrawan ke pada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Warganet ikut mengomentari usulan gelar Pahlawan Demokrasi untuk Mega. “Apa prestasi Mega mau angkat jadi pahlawan nasional...?” cuit @MuhammadJafarK4. “Ini sih pelecehan!? Masak orangnya masih segar bugar kok jadi pahlawan demokrasi!? Itu sama saja nyumpahin bu Mega,” sambung @LareBlora. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.