RS Covid Penuh Bukan Isapan Jempol Belaka

 Sebelumnya 
Jika pun ada yang penuh, kata Wiku, pemerintah sudah merancang langkah antisipasi. Kemenkes sudah membuat rekayasa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan tempat tidur yang tinggi.

Tahapannya, jika kenaikan kasus sebesar 20 sampai 50 persen, tidak ada perubahan layanan. Karena pada dasarnya rumah sakit masih dapat menampung. Namun, jika terjadi kenaikan 50 sampai 100 persen, fasilitas kesehatan akan menambah ruang perawatan umum menjadi ruang perawatan Covid.

Baca juga : Menteri Teten : KSPPS Dimungkinkan Jadi Penerima dan Pengumpul Wakaf

Jika kenaikan melampaui 100 persen, petugas kesehatan akan mendirikan layanan tenda darurat di area rumah sakit yang merawat pasien Covid-19. "Atau mendirikan rumah sakit lapangan darurat bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di luar area rumah sakit," jelasnya.

Pernyataan berbeda disampaikan Penasihat Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Monica Nirmala. Monica tidak sungkan memberi alarm. Jebolan Public Health, Harvard University, itu melihat tingkat keterisian tempat tidur alias Bed Occupancy Rate (BOR) di beberapa provinsi sudah di atas 70 persen. 

Baca juga : Dinas Kesehatan DKI Rekrut 1.147 Relawan

"Seperti DKI, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu BOR memang di atas 70 persen. Artinya, kita sudah harus waspada," kata Monica, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Antisipasinya, sebut Monica, harus ada kesiapan rumah sakit. Mulai dari menambah ruang ICU dan isolasi hingga ketersediaan alat. Termasuk pemanfaatan fasilitas isolasi terpusat.

Baca juga : BPIP: Perlu Pendidikan Yang Memerdekakan

"Pasien ringan tidak lagi dirawat di rumah sakit. Tapi dirujuk turun ke fasilitas isolasi terpusat. Seperti di hotel-hotel yang disiapkan pemerintah. Itu untuk menurunkan risiko penularan dalam keluarga," tambahnya. Namun, dia mengaku belum mendengar ada rencana penambahan rumah sakit darurat lapangan di daerah-daerah yang tingkat okupansi ruang isolasi tinggi.

Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menyarankan, pemerintah menyiapkan opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) se-Pulau Jawa. Jika tidak, dia memprediksi, ledakan pasien baru Covid-19 akan semakin sulit dikendalikan. "Ini sangat serius, karena penularan yang tidak terkontrol. Pada akhirnya akan membahayakan layanan kesehatan," ujar Dicky, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam. [SAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.