Ma’ruf Hanya Ban Serep, Hus! Jangan Bilang Begitu

RM.id  Rakyat Merdeka - Kabar tidak dilibatkannya Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dalam pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) No.10/2021 yang salah satu isinya mengatur tentang Minuman Keras (Miras), masih menjadi buah bibir, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Ada yang menduga-duga, jangan-jangan selama ini Ma’ruf hanya dijadikan ban serep. Tapi, Istana membantah dugaan ini.

Tidak dilibatkannya Kiai Ma’ruf dalam pembuatan Perpres Miras ini diungkap langsung Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi. Menurutnya, Kiai Ma’ruf kaget ketika banyak yang mengkritiknya tentang Perpres Miras. Padahal, Wapres tidak tahu soal Perpres tersebut.

“Wapres tidak tahu. Tidak semuanya dilibatkan, makanya Wapres kaget ketika mendengar berita ramai seperti itu,” begitu kata Masduki, beberapa jam setelah Presiden Jokowi mencabut lampiran III yang mengatur soal Miras dalam Perpres itu, Selasa (2/3).

Baca juga : Kiai Ma’ruf Kaget, Rakyat Juga Kaget

Setelah Perpres itu digebukin rame-rame oleh MUI, NU, Muhammadiyah, dan yang lainnya, barulah Kiai Ma’ruf melakukan langkah-langkah koordinasi. Termasuk meminta pertemuan 4 mata dengan Jokowi, lalu mengusulkan pencabutan Perpres tersebut. Akhirnya, Jokowi setuju dan mengumumkan langsung keputusan mencabut Perpres itu.

Meskipun lembaran yang mengatur soal Miras di Perpres tersebut sudah dicabut, polemik ini belum juga berakhir. Bahkan, Kiai Ma’ruf yang diketahui punya andil membatalkan Perpres tersebut, masih jadi bahan gunjingan. Mengingat, Kiai Ma’ruf selaku orang nomor 2 di Indonesia, ternyata tidak tahu dan tidak dilibatkan di awal penyusunan Perpres.

Salah satu yang masih membicarakan soal ini adalah politisi PKS, Mardani Ali Sera. Anggota Komisi II DPR ini menyayangkan, peran Wapres dihilangkan dalam pembuatan kebijakan yang sensitif. Padahal, peran Kiai Ma’ruf sangat penting untuk menyempurnakan berbagai pandangan tentang investasi Miras, khususnya dari perspektif agama.

Baca juga : Maaf, Kiai Haji Ma’ruf Belum Bisa Komentar

“Rugi dan sayang sekali, kita punya Wapres yang memiliki kompetensi dan berilmu, namun tidak diajak berdiskusi presiden dalam urusan-urusan penting negara. #miris,” ungkap legislator PKS ini melalui akun Twitternya @MardaniAliSera.

Tidak dilibatkannya Wapres dalam penyusunan kebijakan, apakah pernah terjadi juga di era Jusuf Kalla (JK)? Juru Bicara JK, Husain Abdullah berbagi cerita soal pengalaman bosnya menjadi Wapres selama 2 kali, yakni di era Jokowi dan SBY.

Seingat Ucen, JK itu tidak pernah ketinggalan dari setiap rapat-rapat besar. Apalagi, jika kebijakan tersebut dianggap sensitif dan membutuhkan pandangan-pandangan tokoh masyarakat.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.