Hasto Sibuk Membela

 Sebelumnya 
Lalu, apa hubungannya dengan Mega? Menurut Hasto, konsep Bung Karno terkait peran riset dan inovasi dilanjutkan Mega. Dia mengklaim, selain ketum parpol, Mega merupakan orang yang paling konsisten menyuarakan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar, riset, dan inovasi. "Agar terus memperjuangkan peningkatan anggaran penelitian 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)," ucap Sekjen PDIP dua periode itu.

Apalagi, Presiden ke-5 RI itu merupakan penggagas terbentuknya BRIN. "Riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa agar Indonesia benar-benar berdaulat, berdikari, dan bangga dengan jati diri kebudayaannya. BRIN adalah babak baru bagi kemajuan Indonesia Raya," ungkapnya.

Baca juga : Pelajar BIPA KBRI Paris Tembus 6 Kelas

Pembentukan Dewan Pengarah BRIN itu tertuang dalam Perpres BRIN. Fungsinya menjadi pagar aktivitas keilmuan agar tetap berlandaskan ideologi Pancasila. Sehingga, siapa pun yang menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP otomatis akan menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menjelaskan, secara filosofis, Indonesia harus berlandaskan ideologi Pancasila. Jadi, wajar jika Ketua Dewan Pengarah BRIN diemban Ketua Dewan Pengarah BPIP. “Karena konteksnya, yang menjaga ideologi bangsa ini kan secara hukum di negara ini adalah BPIP. Jadilah otomatis, ya ex officio saja,” kata Laksana.

Baca juga : Sentra Vaksinasi Bersama BUMN Hadir di Semarang

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurniasyah menilai, pembelaan Hasto untuk Mega terbilang wajar. Sebab, Hasto adalah anak buah Mega, Anak buah membela bosnya bukan hal baru.

"Pembelaan normatif sebagai Sekjen pada ketumnya, meskipun rangkapnya jabatan Megawati di BRIN dan BPIP perlu dikritik," ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : Bawaslu Membela Diri

Sedangkan Dewan Penasihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herlambang P Wiratraman mengaku tak terkejut dengan penempatan Mega di BPIP dan BRIN. Sejak awal, pihaknya sudah membaca arah kepentingan politik untuk menempatkan sains di bawah kekuasaan.

Dia menganggap, tak ada relevansi menempatkan Dewan Pengarah BPIP sebagai Dewan Pengarah BRIN. "Apa yang kita saksikan hari ini justru bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan akademik, karena potensinya otoritas kekuasaan akan banyak campur tangan," tuding Herlambang. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.