Dark/Light Mode

Calon Jamaah Haji Belum Jelas Nasibnya

Pak Jokowi Rayulah Raja Saudi

Kamis, 3 Juni 2021 07:35 WIB
Menag Yaqut Cholil Qoumas berjalan saat akan mengikuti raker dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). (Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja)
Menag Yaqut Cholil Qoumas berjalan saat akan mengikuti raker dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). (Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja)

 Sebelumnya 
Menurut Ali, lobi yang dilakukan di level kementerian tidak akan terlalu efektif. Sehingga untuk membuka izin haji, lebih baik dilakukan antara kepala negara dengan pihak Kerajaan Arab Saudi.

“Pelaku usaha agen perjalanan haji dan umroh berharap lobi yang dilakukan antara pemerintah dan Kerajaan Arab Saudi bisa ditingkatkan ke level pemimpin negara,” ujarnya.

Baca juga : Pengamat Sepak Bola Nasional: Kompetisi Adalah Promosi Dan Degradasi 

Usulan juga disampaikan Dubes Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh. Menurutnya, Jokowi punya akses khusus untuk melobi pihak pemerintah Arab Saudi untuk membuka kuota haji bagi Indonesia.

“Presiden punya ‘link khusus’ dengan Pangeran MbS. Seorang Menteri kepercayaan MbSpernah berikan ‘link komunikasi’ tersebut ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Istana Raja Saudi di Riyadh. Saya saksi mata, hanya bertiga waktu itu,” kata Agus dihubungi, kemarin.

Baca juga : Ahsan: Pak Jokowi, Pulangkan Saja Kami Ke Orangtua Dan Istri...

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Demokrat, Achmad. Menurutnya, sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia harusnya bisa menjadi prioritas pelaksanaan haji. “Para calon jamaah di seluruh Indonesia saat ini sedang menunggu kepastian, apakah jadi berangkat atau tidak,” ujarnya.

Achmad menyebut, dengan dilakukannya diplomasi langsung antara Presiden Jokowi dan Raja Salman, maka menunjukkan kepedulian pemerintah terkait pelaksanaan haji. Namun begitu, dia memahami bila pemerintah memutuskan untuk kembali menunda pelaksanaan haji tahun ini karena alasan keselamatan jamaah dari penularan virus Covid-19.

Baca juga : Soal Ibadah Haji 2021, Perlu Diplomasi Khusus Dengan Pemerintah Saudi

“Kalaupun memang pemerintah memutuskan tidak ada penyelenggaraan haji, kami sebagai wakil rakyat tentu akan menjelaskan kepada masyarakat,” katanya.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti berharap pemerintah tidak terlalu memaksakan untuk bisa melaksanakan haji di tahun ini. Dia justru menyarankan, agar Ibadah Haji ditunda kembali. Hal ini dilakukan karena pandemi Covid-19 yang masih berisiko terhadap penyelenggaraan haji. [QAR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.