Stop Pemborosan, Pertebal Bantalan Sosial Masyarakat

 Sebelumnya 
Karena itu, lanjutnya, pengeluaran yang serampangan, boros dan tidak menguntungkan masyarakat perlu dihentikan. Salah satunya, kereta cepat yang sejak awal bermasalah. Anggaran pembangunan dan pembengkakan yang terjadi tidak patut dibebankan ke APBN.

Contoh lainnya, ambisi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemindahan ini bukan prioritas, dan tidak tepat jika kemampuan fiskal yang terbatas harus digunakan untuk proyek pemborosan ini.

Langkah kedua yang harus dilakukan, lanjutnya, mempertebal bantalan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Kenaikan harga pangan, energi, dan listrik memukul masyarakat miskin dan mereka yang rentan untuk jatuh dalam jurang kemiskinan.

Baca juga : Kolaborasi BSI Dan Muhammadiyah, Perkuat Penetrasi Keuangan Syariah

Prioritas secara total harus dialokasikan untuk membantu masyarakat tersebut. Anggaran belanja sosial perlu ditambah, salah satu yang menjadi perhatian, yakni subsidi upah dan bantuan langsung bagi buruh dan pekerja informal di sektor pertanian.

“Nisbah pendapatan yang dihasilkan akibat ledakan komoditas dapat digunakan untuk menambal subsidi minyak dan energi,” kata dia.

Anggota Komisi VI DPR Amin Ak menambahkan, Pemerintah perlu mengendalikan inflasi yang menembus 4,94 persen (year on year/yoy) pada Juli tahun ini.

Baca juga : Pengacara Keluarga Brigadir J: Salam Hormat…

Lonjakan inflasi bisa menggerus pendapatan kelompok menengah dan berpotensi menurunkan level ekonomi golongan menengah yang rentan miskin.

Kelompok ini, kata Amin, bukanlah penerima bantuan sosial sehingga kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan bukan menggerus pendapatan mereka.

“Status mereka berubah dari rentan miskin menjadi miskin,” beber Amin.

Baca juga : Pencegahan Ekstremisme Dan Terorisme Perlu Libatkan Seluruh Elemen Masyarakat

Menurut Amin, kenaikan harga kebutuhan pokok tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan mayoritas kelas menengah. Hal itu tercermin dari rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang hanya 1,09 persen dalam dua tahun terakhir. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.