RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi XI DPR dan Pemerintah sepakat membawa Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) ke rapat paripurna. Beleid ini diharapkan menjawab berbagai permasalahan di sektor keuangan Indonesia.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan, sek­tor keuangan kita masih dangkal dan belum seimbang. Hal itu disebabkan oleh tingginya biaya transaksi, terbatasnya instrumen keuangan, dan juga rendahnya kepercayaan serta perlindungan konsumen.

Berita Terkait : Penyelenggara Konser Wajib Patuh Prokes Dan PeduliLindungi

“Ditambah dengan rendahnya literasi keuangan dan ketimpa­ngan akses ke jasa keuangan yang terjangkau,” ujar politikus Gerindra ini, kemarin.

Heri berharap, RUU ini juga bisa meningkatkan akses masyarakat ke jasa keuangan. Inklusi keuangan jadi keniscayaan untuk dilakukan. Terutama mening­katkan rasio kredit UMKM dan mengurangi jumlah masyarakat yang unbankable.

Berita Terkait : HUT Korpri, Kemenpora Gelar Turnamen Bulutangkis Antar Kementerian

“Inklusi juga harus dilakukan pada keuangan syariah yang selama ini dinilai memiliki po­tensi besar. Tapi market share perbankan syariah pada Agustus 2022 hanya 7,03 persen,” ujar pria yang akrab disapa Hergun ini.

Dia yakin, RUU ini mampu melindungi nasabah atau masyarakat dari praktik yang merugikan di sektor keuangan. Bila sektor keuangan berfungsi dengan baik dan stabilitas sistem keuangan terjaga merupakan kunci penting dalam pemulihan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Berita Terkait : Dinda Kirana, Rasakan Sakit Korban KDRT

Anggota Komisi XI Puteri Komarudin menambahkan, RUU PPSK harus memperkuat independensi dan kelembagaan di sektor keuangan. Sebab, tantangan sektor keuangan ke depan semakin dinamis dan kompleks.

“Kami sepakat memperkuat fungsi setiap otoritas hingga me­kanisme koordinasi antar otori­tas. Pastinya tetap mengedepankan independensi tiap lembaga,” ujar Puteri dalam keterangannya, kemarin.
 Selanjutnya