Rame-rame Kritik RAPBN Di Senayan, Partai Pemerintah Seperti Oposisi

RM.id  Rakyat Merdeka - DPR menggelar Rapat Paripurna terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, kemarin. Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi di DPR rame-rame menyampaikan kritik. Tak hanya dari partai oposisi, kritik juga datang dari parpol pendukung Pemerintah. Saking tajamnya kritik, partai koalisi pendukung Pemerintah pun terasa seperti oposisi.

Rapat pembahasan RAPBN 2024 ini, digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 10 pagi. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel yang didampingi Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus. Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut hadir mewakili Pemerintah.

Gobel mengawali rapat dengan membacakan kehadiran para anggota yang hadir. Total ada 290 anggota yang mengikuti rapat. Karena sudah mencapai kuorum, politisi Partai NasDem ini pun melanjutkan rapat dengan mempersilakan perwakilan fraksi-fraksi membacakan pandangan umum atas RAPBN 2024.

Anggota Fraksi dari PDIP, Sihar Sitorus mendapat kesempatan pertama naik ke atas podium. Anggota Komisi XI DPR ini menyampaikan setidaknya enam catatan menanggapi RAPBN 2024 dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Jokowi pada Pidato Kenegaraan 16 Agustus lalu. Sihar berharap, APBN 2024 dapat menuntaskan berbagai sektor krusial agar tidak menghambat urusan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, urusan perizinan, dan kelistrikan.

Ia juga menekankan pentingnya APBN digunakan untuk menopang konsumsi rumah tangga, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan melakukan intervensi kebijakan di sektor ekonomi kerakyatan. Nah, Sihar lalu mengritik kebijakan subsidi mobil listrik. Kata dia, pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan. Namun, jangan fokus di satu sisi saja.

"Intervensi pemerintah jangan hanya pada (insentif atau subsidi) mobil listrik saja, akan tetapi pada sektor-sektor ekonomi kerakyatan lainnya," kata Sihar.

Baca juga : Warga Bekasi Ramaikan HUT RI Dengan Pawai Sepeda Hias

Sihar mengingatkan, Pemerintah harus mengimplementasikan anggaran berbasis kesejahteraan agar rakyat bisa merasakan langsung dampaknya. “Karena itu, pemerintah dalam menjalankan APBN 2024 harus dapat membuat rakyat merasakan kehadiran pemerintah yang membuat kehidupannya yang semakin mudah, sejahtera, maju, dan tentram,” ucapnya.

Kritikan terhadap subsidi mobil listrik juga disampaikan oleh Anggota DPR dari Fraksi NasDem Fauzi Amro. Dalam pidatonya, Fauzi menyoroti anggaran subsidi mobil listrik yang jumbo yaitu sebesar Rp 4,2 triliun di 2024. Menurut dia, anggaran tersebut bisa dipangkas, bahkan dialihkan ke sektor yang lebih penting.

Ia menilai, guyuran subsidi untuk mobil listrik itu tidak sesuai bahkan bertentangan dengan upaya Presiden Jokowi memangkas angka kemiskinan. "Fraksi NasDem menganggap peningkatan anggaran tersebut lebih baik dialihkan untuk anggaran ketahanan pangan," tegas Fauzi.

Selanjutnya, giliran Anggota DPR dari Fraksi Golkar Agung Widyantoro. Secara umum, Agung menyampaikan, RAPBN 2024 cukup komprehensif dan menjawab berbagai tantangan yang ada.

Partai berlambang pohon beringin ini hanya menyampaikan beberapa catatan. Satu di antaranya soal kenaikan gaji PNS. Ia khawatir, kenaikan gaji tersebut berdampak pada laju inflasi yang ditargetkan pemerintah berada pada level 2,8 persen.

"Golkar setuju dan mendorong kenaikan gaji ASN, sekaligus meminta penjelasan lebih komprehensif mengenai langkah pemerintah dalam mengantisipasi risiko deviasi pencapaian target inflasi," ujarnya.

Baca juga : Ini Saran Prof Tjandra Untuk Pemerintah Dan Masyarakat Atasi Polusi Udara

Kemudian, Anggota DPR dari Fraksi PAN Eko "Patrio" Hendro Purnomo ikut memberikan catatan soal kenaikan gaji PNS ini. Kata dia, fraksinya turut mengapresiasi kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri sebesar 8 persen dan pensiunan 12 persen. Namun, ia khawatir anggaran belanja negara akan semakin membengkak. Pasalnya, total anggaran untuk kenaikan gaji PNS ini mencapai Rp 52 triliun.

“PAN mengapresiasi kenaikan gaji ASN pusat dan daerah, TNI, Polri. Namun demikian, PAN perlu mengingatkan agar kenaikan belanja pegawai perlu sejalan dengan upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat serta melakukan transformasi birokrasi yang efisien,” tutur Eko.

Fraksi Demokrat yang diwakili oleh Suhardi Duka turut melayangkan kritik terhadap kenaikan gaji PNS ini. Kata dia, fraksinya menyambut baik atas akomodasi usulan-usulan pada RAPBN 2024 termasuk menaikan gaji PNS. Namun, ia mengingatkan kebijakan ini murni untuk mensejahterakan PNS. Bukan kebijakan bersifat populis memasuki tahun politik.

Ia juga melayangkan kritik soal anggaran yang disiapkan Rp 40 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menilai, anggaran untuk IKN itu sangat kontras dengan anggaran yang disediakan pemerintah untuk pembangunan dan pemerataan daerah lainnya.

Dia berharap, pembangunan ini tidak dilakukan hanya untuk mengejar hal yang seremonial belaka, seperti upacara HUT Kemerdekaan 2024. "Jangan sampai pembangunan hanya mengejar hal yang bersifat seremonial saja, seperti upacara bendera di IKN tahun depan," kata Suhardi.

Pandangan Fraksi-Fraksi atas RAPBN 2024 ini kemudian satu per satu diserahkan kepada Gobel dan Sri Mulyani. Meski diwarnai kritik, sembilan fraksi di DPR menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RAPBN 2024 lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Baca juga : Insentif Motor Listrik Bakal Diperluas, Aismoli Apreasiasi Pemerintah

Gobel pun menutup rapat. Rapat selanjutnya yaitu penyampaian tanggapan Pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPR tanggal 29 Agustus 2023.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan sejumlah arahan dari Presiden Jokowi terkait RAPBN 2024. Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, RAPBN 2024 akan difokuskan untuk  mendukung program pembangunan prioritas nasional agar bisa diselesaikan dengan baik dan tuntas.

Ia juga menyampaikan soal perkembangan geopolitik, perubahan iklim dan ancaman El Nino yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan. Selain itu, APBN 2024 akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program reformasi pendidikan dan kesehatan dan jaring pengaman sosial yang tepat dan kuat.

Sementara itu, Ekonomi Senior Indef, Didik J Rachbini minta DPR benar-benar mengawal RAPBN 2024 ini agar Indonesia bisa cepat melunasi utangnya. “Utang memang tidak masalah selama bisa membayar  tapi kalau tidak diperkuat dengan industrialisasi seperti Korea Selatan, maka pertumbuhan ekonomi juga akan stagnan,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.