Dark/Light Mode

Data Statistik Sumber Pengambilan Kebijakan

BPS Butuh Tambahan Anggaran

Senin, 11 September 2023 07:20 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. (ANTARA/HO-Humas DPR RI/am)
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. (ANTARA/HO-Humas DPR RI/am)

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar Rp 765 miliar. Tambahan anggaran itu berguna untuk meningkatkan peran data statistik sebagai basis data pengambilan kebijakan Pemerintah.

Pagu indikatif BPS untuk anggaran 2024 sebesar Rp 4,7 triliun, turun signifikan jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp 6,4 triliun. Karena itu, BPS kemudian mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 765 miliar untuk meng-cover beberapa kegiatan survei dan perbaikan infrastruktur BPS di daerah.

Baca juga : Lewat Program Konservasi Endemik, Pertamina Lestarikan Pesut Mahakam

Puteri memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak.

“Karena ini untuk mendukung kinerja BPS menjalankan tugas menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis. ­Seperti Registrasi Sosial Ekonomi hingga Sensus Pertanian,” kata Puteri di Jakarta, kemarin.

Baca juga : Top, BPN Sultra Teken 51 Perjanjian Kerja Sama Dengan Sejumlah Lembaga

Namun demikian, Puteri mengusulkan agar tambahan pagu ini juga digunakan untuk kegiatan strategis lain yang akan berlangsung tahun depan, seperti pelaksanaan Pemilu 2024. Sebab, berbagai kegiatan survei yang dialokasikan dalam usulan tambahan anggaran ini, sudah menjadi agenda rutin BPS, khususnya survei wisatawan, e-commerce, dan statistik metropolitan.

“Jika tetap diusulkan, saya ingin mengetahui seberapa pen­ting urgensi dari survei tersebut. Mengapa BPS tidak melakukan pendataan statistik pemilu, yang saya kira penting untuk membantu kita dalam mengevaluasi pelaksanaan pemilu nanti,” tegas politisi muda Fraksi Golkar ini.

Baca juga : Kapolri Siapkan Jurus Jitu

Soal Sensus Pertanian, Puteri turut mengingatkan agar kegiatan survei yang dilakukan benar-benar dapat menghasilkan basis data terkait kesejahteraan petani. Apalagi kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran yang tergolong besar hingga mencapai Rp 2,87 triliun pada 2023, dan kembali mendapatkan pagu anggaran pada 2024 sebesar Rp 305,9 miliar.

Puteri mengingatkan, Peme­rintah telah banyak menyalurkan bantuan untuk kesejahteraan petani, di antaranya bantuan sosial dan bantuan pupuk. Namun, bantuan tersebut ternyata belum ter-capture dalam penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP).
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.