Bongkar Sampai Akar-akarnya

RM.id  Rakyat Merdeka - Polri diminta membongkar sindikat mafia tindak pidana perdagangan orang bermodus magang mahasiswa di Jerman. Langkah ini penting agar kasus perdagangan orang yang menimpa ratusan kaum terpelajar ini tidak terjadi lagi di belahan negara lainnya.

ANGGOTA Komisi I DPR ­Rizki Aulia Natakasumah menga­takan, tidak menutup kemungkinan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermodus magang mahasiswa Ferienjob ini terjadi di negara lainnya.

Karena itu, dia minta pihak-pihak terkait menyisir kembali potensi modus serupa ini di negara-negara lainnya.

“Jadi, kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang,” tegas anggota Fraksi Demokrat ini.

Lebih lanjut, Rizki mengapresiasi keberanian mahasiswa Indonesia yang melaporkan kasus ini ke pihak berwenang.

Rizki juga mengapresiasi perwakilan Indonesia di Jerman yang bergerak cepat me­respons laporan mahasiswa terkait dugaan TPPO bermodus magang mahasiswa.

Baca juga : Kinerja PTPP Cs Siap Ngacir

“Para pemuda Indonesia yang hendak menuntut ilmu bahkan sampai ke luar negeri harus didukung dan dilindungi oleh negara. Sudah sepatutnya Pemerintah memiliki mekanisme preventif agar mahasiswa bisa fokus belajar dan terhindar dari ancaman TPPO oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Polri berhasil membongkar kasus TPPO bermodus magang mahasiswa Ferienjob di Jerman. Para mahasiswa dijanjikan bakal magang di negara tujuan. Namun, setelah tiba di Jerman, mereka justru bekerja layaknya buruh tanpa dokumen legal.

Praktik ini terungkap usai Kedutaan Besar RI di Jerman mendapatkan laporan ada ­empat mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Setelah dilakukan pendalaman, program ini dijalankan oleh 33 universitas yang ada di Indonesia.

“Total mahasiswa yang di­berangkatkan sebanyak 1.047 mahasiswa yang terbagi di tiga agen tenaga kerja di Jerman,” jelas Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menambahkan, kasus TPPO ini muncul lantaran Kementerian Pendidikan dan ­Kebudayaan, Riset dan Tek­nologi (Kemendikbudristek) tidak mempunyai mekanisme ­pengawasan ketat terhadap ­program magang Kampus Merdeka.

“Adanya kasus dugaan ­TPPO dalam program Ferienjob di ­Jerman yang melibatkan mahasiswa Indonesia sangat memprihatin­kan. Apalagi korbannya mencapai ribuan mahasiswa,” katanya.

Baca juga : Industri Mamin Moncer

Untuk itu, dia berharap Kemendikbudristek dapat menjelaskan kasus ini secara gamblang ke publik.

Apalagi para korban ini ­justru dari kampus terpandang. ­Mereka menajdi korban karena dijanji­kan jika program magang Ferienjob ini bisa dikonversi menjadi 21 Sistem Kredit Semester (SKS). Program magang ini merupakan salah satu unggulan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas Kemendikbudristek.

Huda mengatakan, kasus eksploitasi mahasiswa dalam progam magang Kampus Merdeka sangat mungkin terjadi. Dibutuhkan pengawasan ekstra dari Kemendikbudristek maupun pihak kampus untuk memastikan program magang Kampus Merdeka tidak di­manfaatkan oleh pihak ketiga untuk mendapatkan tenaga kerja murah

Sekilas, kata Huda, Program Magang dalam Program MBKM ini cukup aplikatif. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam dunia kerja sebagai bekal saat mereka lulus.

“Kendati demikian, jika tidak diawasi dengan ketat program ini rawan disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab,” tuturnya.

Dalam kasus Ferienjob, lanjut Huda, para pelaku tampak mempunyai jaringan rapi untuk meyakinkan mahasiswa dan kampus agar mau bergabung.

Baca juga : Retribusi Banyak Bocor, Tertibin Dong Parkir Liar

Selain itu, ada perusahaan yang bertugas mempromosikan Ferienjob di kampus-kampus di seluruh Indonesia. Lalu, ada perusahaan penyedia layanan administratif termasuk kontrak kerja bagi kampus dan mahasiswa yang berminat.

“Mereka juga bekerja sama dengan oknum akademisi untuk meyakinkan para petinggi kampus di Indonesia. Jaringan ini ternyata terhubung dengan agen tenaga kerja di Jerman,” kata politisi PKB ini.

Dia mengungkapkan, program Magang Kampus Merdeka Belajar sebenarnya sudah ada ketentuan perlindungan mahasiswa. Di antaranya mahasiswa sebagai peserta magang mendapatkan benefit berupa biaya hidup, biaya transportasi, dan jaminan mentoring.

Dia pun meminta agar Kemendikbudristek melakukan review terhadap program magang dalam program Kampus Merdeka.

“Kami berharap jangan sampai program magang ini hanya menjadi sarana eksploitasi yang mengeksploitasi para mahasiswa,” pungkasnya. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.