Pemilu Langsung Boros Banget

 Sebelumnya 
Sultan menguraikan, sebagai negara berkembang, angka ratusan triliun terlalu mubazir untuk dijadikan modal Pemilu yang masih bisa disiasati secara lebih efektif dan efisien. Secara kelembagaan, DPD menghormati mekanisme demokrasi yang demikian.

“Tapi, jika kita membandingkan proses Pemilu selama ini dengan kualitas demokrasi yang ditimbulkan setelahnya, tidak terlalu sulit bagi kita untuk mengevaluasi sistem Pemilu langsung,” imbuhnya.

Baca juga : Bank Mandiri Salurkan Bantuan Rp 5 M Untuk Pembangunan Islamic Center Persis

Sultan juga meminta pemerintah memperhatikan kondisi fiskal saat ini yang semakin banyak ditopang oleh utang luar negeri. Terlebih, Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19, serta tengah bekerja keras untuk memulihkan perekonomian nasional.

“Jika Pemilu harus dibiayai dengan utang, betapa naifnya bangsa ini. Pesta demokrasi tidak pantas dirayakan di tengah meningkatnya angka kemiskinan rakyat,” tegas Sultan.

Baca juga : Perubahan Jadwal Pemilu Langgar Konstitusi

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyebut, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang digelar serentak pada tahun 2024 merupakan penyelenggaraan Pemilu yang sangat mahal.

“Saya sudah hitung, sebetulnya dari pengajuan yang disampaikan KPU, Bawaslu, apakah itu dari sumber APBN maupun APBD tidak kurang sekitar 150 triliun. Kita belum bicara keamanan dan seterusnya,” kata Doli saat webinar bertajuk Memotret Persiapan Pemilu 2024: Tahapan, Strategi, dan Prediksi yang digelar Indonesian Public Institute (IPI) secara daring, Kamis (2/9). [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.