Mukernas PPP Banten Tidak Sah Dan Langgar AD/ART

RM.id  Rakyat Merdeka - Politisi PPP Lukman Hakiem menilai, pencopotan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Serang, Banten, Minggu (4/9) malam, tidak sah dan melanggar konstitusi partai.

Menurutnya, pergantian ketua umum hanya bisa melalui Muktamar, bukan Mukernas. Apalagi, kata dia, tidak ada pemberitahuan dan persetujuan dari ketua umum maupun sekretaris jenderal (sekjen).

"Jadi Mukernas yang dipimpin oleh Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan PPP itu tidak sah dan patut dipertanyakan," ujarnya kepada RM.id, Senin (5/9).

Baca juga : Kasus Mutilasi Papua, DPR Panggil Menhan Dan Panglima TNI

Mantan Anggota DPR dari Fraksi PPP ini juga membantah kabar yang menyebut Suharso minta mundur dari jabatannya sebagai Ketum PPP, melalui WhatsApp (WA).

"Itu tidak benar. Informasi itu harus jelas. Jangan sampai mengganggu perjuangan kader PPP," tegasnya.

Lukman menyebut, sikap para kader Partai Kabah yang memutuskan mengganti Suharso lewat Mukernas tersebut tak cuma mengganggu kader di bawah. Tetapi juga mengganggu mesin partai untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang.

Baca juga : Andi Gani Tegaskan Musra Bukan Agenda Dukung Salah Satu Capres

"Kepemimpinan Suharso selama ini sudah baik dan on the track. Kalau pun ada kegaduhan atau kritikan, itu hal yang wajar terjadi. Semua partai politik pun seperti itu. Semua ada mekanismenya. PPP bukan partai barbar," ucap Lukman.

Eks Staf Khusus mantan Wakil Presiden Hamzah Haz ini berharap, masalah yang terjadi di internal partainya bisa segera diselesaikan.

Ia berharap, PPP bisa bangkit saat Pemilu 2024. Ia yakin dengan kesolidan kader, kejayaan partai berlambang Kabah ini bisa terulang kembali di 2024.

Baca juga : Setiap Tahun, Hampir 70 Koruptor Terciduk KPK, Paling Banyak Swasta Dan Anggota DPR/DPRD

Untuk diketahui, tiga Pimpinan Majelis Dewan Perwakilan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan telah memberhentikan Suharso Monoarfa, dari jabatannya sebagai Ketua Umum DPP PPP.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono terpilih menjadi Plt Ketua Umum PPP DPP PPP menggantikan Suharso, melalui hasil Mukernas PPP di Serang Banten.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.