Banteng Lagi Melawan Arus

 Sebelumnya 
“Menciptakan dampak kapitalisasi politik, munculnya oligarki politik, kemudian persaingan bebas dengan segala cara,” sebutnya.

Berbeda dengan PDIP, Indonesia Corruption Watch (ICW) justru menolak perpanjangan masa jabatan Kades. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana curiga jabatan Kades 9 tahun bisa jadi celah perpanjangan masa jabatan presiden, kepala daerah hingga anggota legislatif.

Gejalanya, sebut dia, terlihat ketika Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) yang dipimpin Surta Wijaya pada 2022 lalu mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Jokowi menjabat selama tiga periode. “Gejala melanggengkan kekuasaan petahana kerap dimunculkan sejumlah kelompok belakangan waktu terakhir,” kata Kurnia dalam keterangannya, kemarin.

Baca juga : Anies Capres Ambyar, Reshuffle Jadi Hambar

Ia mengaku tidak heran, jika banyak parpol bahkan anggota DPR sepakat dengan wacana yang disuarakan para Kades itu. Sebab, ada ceruk suara besar yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis di desa.

Namun, respons positif atas usulan perpanjangan masa jabatan Kades, menurutnya akan membawa preseden buruk. “Ide untuk merevisi Undang-Undang Desa dengan substansi terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa patut dicuragai sebagai agenda terselubung dari kelompok tertentu,” sambungnya.

Seperti diketahui, pada pada Selasa (17/1) lalu, ratusan kades menggeruduk gedung Parlemen, Senayan, Jakarta menuntut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) direvisi. Khususnya pasal tentang masa jabatan Kades. Selain Kades, perangkat desa juga menggelar aksi demonstrasi pada Rabu (25/1) lalu. Ada 5 tuntutan yang diusung, diantaranya soal kesejahteraan, masa jabatan hingga jaminan hari tua.

Baca juga : Nolak Sistem Proporsional Tertutup, 8 Parpol Takut Kehilangan Kursi

Lalu apa kata pakar politik? Pakar komunikasi politik Lely Arrianie menilai, Banteng sudah menghitung untung rugi ketika melawan arus. Dalam kasus dukungan terhadap sistem coblos gambar partai misalnya. Dukungan itu diberikan karena bisa saja PDIP sudah tahu jika wacana tersebut sulit kembali diterapkan dan akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sehingga mungkin tidak terlalu berdampak bagi PDIP (secara elektoral),” kata Lely tadi malam.

Sementara dukungan PDIP terhadap wacana penambahan masa jabatan Kades, nilainya adalah isu seksi jelang pemilu untuk mendongkrak elektoral. Meskipun tidak semua Kades di Indonesia setuju dengan wacana tersebut.

Baca juga : Bulan Bintang Lurusin Isu Beli Kucing Dalam Karung

“Itu cuma buat menyenangkan hari para Kades, enggak apa-apa lah. Kalau semua Kades setuju, 81 ribu desa itu ke PDIP. Biasa permainan jelang pemilu ini,” pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.