Projo Dukung Kebebasan Berekspresi & Berpendapat

RM.id  Rakyat Merdeka - DPP Projo menyesalkan penangkapan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Robertus Robet oleh Mabes Polri, dalam kasus dugaan pelanggaran UU ITE.

Projo berpendapat, apa yang dilakukan Robertus Robet dalam aksi Kamisan adalah bentuk kebebasan mengekspresikan kekhawatiran, terhadap bangkitnya militerisme di Indonesia.

Kegelisahan muncul karena kebijakan menempatkan personil militer aktif pada jabatan-jabatan sipil di lembaga pemerintah, yang dinilai sebagai langkah mundur dari Reformasi 1998.

Kekhawatiran tersebut bukan hanya milik Robet, namun sudah menjadi kegundahan banyak pihak dan masyarakat. "Penangkapan itu bisa mengancam proses demokratisasi yang sedang tumbuh dan berkembang. Kekhawatiran itu adalah hal wajar , terutama bagi pejuang demokrasi. Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat dan berkspresi. Itu dijamin UUD 1945, ” kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/3).

Baca juga : TKN Optimis Masyarakat Aceh Pilih Pemimpin Santun Dan Agamis

Budi Arie menyatakan, kegelisahan masyarakat itu perlu dijawab dan digaransi bahwa militerisme tidak akan muncul . Kebebasan berekspresi juga harus dijamin.

Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari perjuangan Presiden Joko Widodo dalam 5 tahun belakangan seperti tercantum dalam Nawacita, dan akan terus dipertahankan sampai 5 tahun kemudian.

Projo menolak keras, jika Jokowi atau pemerintahan Jokowi dikesankan antidemokrasi. Termasuk, bila terkait dengan masalah yang menimpa Robet.

"Pemerintahan yang lahir dari rakyat, tidak mungkin menggunakan kekuasaannya untuk membungkam rakyat. Yang kita lawan, hoaks dan fitnah. Tapi demokrasi selalu memberi ruang untuk kritik, berbeda pendapat dan diskusi tajam, " jelas Budi Arie.

Baca juga : Fans Nissa Sabyan Bandung Kecewa

“Saya dan hampir seluruh aktivis 1998 pasti menolak keras militerisme bangkit kembali. Itu perjuangan rakyat,” imbuhnya.

Projo berkeyakinan, pemeriksaan atau permintaan klarifikasi tidak harus diawali dengan penangkapan. Kecuali, ada tindakan yang tidak kooperatif dari yang bersangkutan.

"Jika ada pernyataan atau tindakan Robet yang menyinggung individu atau institusi, itu pun bisa dijelaskan. Apalagi, dia sudah mengklarifikasi ucapannya. Diskusi tentu bisa dilakukan lebih lanjut," tutur Budi Arie.

Di sisi lain, Projo juga menekankan jangan sampai kontestasi politik pemilu 2019 menghilangkan akal sehat dan mengorbankan perjuangan besar dalam berbangsa dan bernegara. Tidak semua kebijakan pemerintah harus dilawan. Apalagi, kalau belum paham benar penyebab dan masalahnya.

Baca juga : Sandi Kunjungi Rumah Bung Hatta Di Bukittinggi

Namun, kritik juga jangan dibungkam. Baik dengan kekerasan fisik, maupun hukum. "Tidak semua permasalahan dan perbedaan pendapat harus diselesaikan lewat jalur hukum. Masih ada upaya lain seperti diskusi, sosialisasi, mediasi, dan lain sebagainya. Bangsa ini memerlukan pendekatan dialogis untuk menyelesaikan banyak masalah. Musyawarah adalah salah satu intisari kehidupan masyarakat kita, " pungkas mantan Aktivis UI ini. [HES]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.