Karena Hasto, PDIP Dan Demokrat Saling Serang

 Sebelumnya 
“Jokowi ini bukan kader yang dididik di PDIP sejak lama. Jauh lebih lama Puan Maharani atau pun Megawati sendiri. Jokowi sebagai kader kost di PDIP pun bukan mengalahkan kader Demokrat,” ujarnya.

Wasekjen Demokrat, Irwan Fecho heran, tak ada angin tak ada hujan, Hasto tiba-tiba melakukan serangan. Dia menduga, Hasto sedang panik karena Demokrat terus mendapat simpati besar dari rakyat.

Sementara, politisi Demokrat, Rachland Nashidik, menyindir balik serangan Hasto yang menyebut SBY sebagai Bapak Bansos. Ia menyindir balik dengan sebutan Madam Bansos.

Baca juga : Prabowo-Puan Menguat, PDIP Dan Gerindra Jateng Gelar Pertemuan

Di akun Twitter miliknya, Rachland mengatakan, bagi SBY bansos adalah instrumen kesejahteraan sosial karena pasar tak sensitif dengan kemiskinan. Namun, kata dia, bagi PDIP bansos justru instrumen elektoral. Rachland juga menyinggung mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang kini berstatus terdakwa dalam dugaan kasus korupsi bansos Covid-19.

“Tak percaya? Coba Hasto tanya Mensos Juliari atau, bila dicegah KPK, pada Madam Bansos,” kata Rachland.

Bagaimana tanggapan PDIP? Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, apa yang disampaikan Hasto itu didasarkan atas fakta dan pengalaman yang ada selama ini. Meski begitu, komunikasi politik terus terjalin untuk membangun sinergitas bagi kepentingan bangsa ke depan.

Baca juga : Hasto: Jangan Jodoh-jodohin

“PDIP adalah partai yang mengedepankan politik kebangsaan yang inklusif dan mencerahkan,” kata Hendrawan saat dikontak Rakyat Merdeka, tadi malam.

Apakah koalisi PDIP dan Demokrat tertutup karena ada masalah dengan SBY? Kata Hendrawan, politik adalah soal seni kemungkinan. “Kalaupun ada perbedaan gelombang komunikasi, itu bukan hal yang dominan,” ucapnya.

Pegamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, omongan Hasto ini untuk menjaga konstituen atau pemilih, juga untuk menjaga perasaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ketidakharmonisan antara SBY dan Megawati tampaknya masih membekas hingga sekarang.

Baca juga : Ganjar Selalu Hormati Puan Maharani

Hendri menjelaskan, pada dasarnya politik di Tanah Air itu cair dan fleksibel. Hampir semua partai bisa berkoalisi. Kalau tidak berkoalisi di pusat, biasanya terjadi koalisi daat pilkada. “Tapi ini keputusan PDIP. Tentu dalam perjalaman bisa berubah apalagi Pilpres masih lama,” kata Hendri, saat dikontak, tadi malam.

Ketidakharmonisan SBY dan Mega sudah jadi rahasia umum. Keduanya terkesan saling menghindar atau menolak untuk bertemu di acara-acara kenegaraan. Keputusan SBY untuk maju bersaing dalam Pemilu Presiden 2004 dianggap sebagai penyebab utama awal mula keretakan hubungan SBY dengan Megawati. Ketika itu, SBY menjabat Menkopolhukam di bawah kabinet pemerintahan Presiden Megawati. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.