Dark/Light Mode

Bicara Di UIN Jakarta

Mahfud: Literasi Media Wujud Dari Demokrasi

Rabu, 24 Mei 2023 06:45 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (kiri) menerima Cenderamata dari Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saepudin Jahar, usai menyampaikan pidato kunci pada Seminar Nasional Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024: Mitigasi Konflik SARA dan Penguatan Partisipasi Warga di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (23/5). Mahfud meminta masyarakat aktif menjaga Pemilu yang lebih demokratis. (Foto: Patrarizki Syahputra/RM).
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (kiri) menerima Cenderamata dari Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Asep Saepudin Jahar, usai menyampaikan pidato kunci pada Seminar Nasional Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024: Mitigasi Konflik SARA dan Penguatan Partisipasi Warga di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (23/5). Mahfud meminta masyarakat aktif menjaga Pemilu yang lebih demokratis. (Foto: Patrarizki Syahputra/RM).

 Sebelumnya 
Saat ini, tutur mantan Menteri Pertahanan (Menhan) ini, era reformasi pers bebas. Ketentuan Undang-Undang bahwa pers harus punya surat izin penerbitan pers sudah dicabut.

“Siapa saja bisa buat media asal tang­gung jawab secara hukum karena pelang­garan terhadap pemberitaan sudah ada hukum pidana,” kata dia

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan, media di pemilu sudah punya kecend­erungan mendukung salah satu kandidat. Dalam hal ini, preferensi pemilik modal juga sangat berpengaruh pada sikap dan pemberitaan media.

Baca juga : Kirim 8 Bandros Ke Jakarta, Menpora Haturkan Terima Kasih Kepada Ridwan Kamil

“Jadi kalau mau lihat pendukung A, lihat TV ini. Kalau mau lihat pendukung B, lihat TV itu,” kata dia.

Dia menyebut, hampir semua media mainstream mempunyai afiliasi politik, sehingga banyak disayangkan oleh para pejuang-pejuang demokrasi.

“Kenapa bisa sampai begini, bukannya pers itu pilar keempat demokrasi, tapi sekarang dikuasai oligarki,” kritiknya.

Baca juga : Begini Cara Tangani Kebakaran Baterai Motor Listrik

Selain itu, Mahfud menyinggung potensi kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebab, sudah lima kali Pemilu pada 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 disebut curang terus.

“Tapi yang curang sekarang adalah peserta pemilu, bukan Pemerintah,” kilahnya.

Mahfud menegaskan, hal itu jauh ber­beda apabila dibandingkan semasa Orde Baru berkuasa. Saat itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa pemilu kerap kali sudah diatur siapa pemenangnya dan par­tai apa mendapat berapa banyak suara.

Baca juga : Kepala BPIP: Mahasiswa Kunci Peradaban Masa Depan

“Zaman Orde Baru itu yang curang Pemerintah terhadap rakyat. Pokoknya yang menang harus Golkar, (Golkar) da­pat sekian, PPP sekian, PDI sekian, sudah diatur. Itu bukan berita bohong, memang iya,” tegasnya.

Sedangkan dalam lima kali pemilu terakhir, Mahfud menyebut, kecurangan terjadi antara rakyat dengan rakyat dan dilakukan oleh peserta Pemilu.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.